Malang, seblang.com – Calon Bupati Malang H.M Sanusi saat menghadiri acara kuliner tradisional Nusantara di Desa Candirenggo Singosari mengungkapkan keberadaan program Universal Health Coverage (UHC) disebut berlaku, nanti karena ada kekurangan.
“UHC itu berlaku, berlaku nanti karena kemarin masih ada kurang, kurang 10 persen, nanti di tahun depan kita lengkapi agar mencapai 10 persen,” ungkap Cabup Malang H.M Sanusi saat ditanya warga masyarakat Candirenggo Singosari tentang keberadaan program UHC, Sabtu (2/11/2024) malam.
Cabup nomor urut 1 ini menyebut UHC adalah kepentingan dari program BPJS, nantinya kalau sudah berhasil program BPJS, dan semua pemegang BPJS harus bayar.
“Jadi masyarakat yang mampu nanti ikut program BPJS mandiri harus bayar, bagi yang tidak mampu nanti dijamin melalui BPJS kesehatan Penerima Bantuan Iuran Daerah dan Nasional atau PBIN,” beber Sanusi.
Bahkan Paslon SaLaf ini menyebut UHC bukan merupakan berobat gratis namun tetap bayar tetapi kalau sudah keaktifan peserta mencapai yang telah ditentukan sebesar 75 persen.
“Jadi program UHC itu bukan lalu berobat gratis dan tetap harus bayar tetapi nanti kalau sudah kepesertaan masyarakat mencapai 75 persen aktivasinya lebih cepat, sekarang BPJS tetap jalan,” jelas Sanusi.
Sanusi mengungkapkan karena kemarin pelaksanaan program UHC tergesa gesa salah kaprah dan menyalahi aturan tentang keuangan APBD Kabupaten Malang akhirnya Kepala Dinas Kesehatan dikenai sanksi indisipliner.
“Karena kemarin (2023) tergesa gesa dan salah kaprah dan Kepala Dinasnya menyalahi aturan tentang penggunaan keuangan APBD Kabupaten Malang sehingga terpaksa kena tindakan indisipliner,” tegasnya.
Sanusi menegaskan kembali bahwa UHC itu tetap jalan namun begitu kedepannya akan mendorong masyarakat yang mampu untuk ikut menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri, apabila semua dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Malang tidak akan mampu.
“UHC di Kabupaten Malang tetap jalan namun ke depannya kami akan mendorong masyarakat untuk menjadi peserta BPJS kesehatan mandiri,” tandas Paslon nomor urut 1 ini.
Dirinya berharap masyarakat kabupaten Malang paham tentang program UHC dan tidak dipolitisasi oknum oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Supaya masyarakat paham tidak digoreng oleh orang yang gak paham apalagi dibawa ke politik, nomor 2 goreng goreng BPJS soale onok dokter e dek kono (karena ada dokternya di sana),” pungkas Abah Sanusi.
