Blitar, Seblang.com – Menjelang debat kedua untuk Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar yang akan digelar oleh KPU, isu mengenai larangan membawa contekan atau catatan bagi para kandidat menjadi sorotan publik. Isu ini memunculkan beragam pendapat, baik dari masyarakat umum maupun tim pemenangan masing-masing calon.
Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 02, M. Rifai, turut memberikan tanggapan terkait larangan ini. Menurutnya, jika dalam aturan KPU atau PKPU tidak ada ketentuan yang melarang penggunaan catatan, maka hal tersebut seharusnya diperbolehkan. Rifai menilai catatan dapat membantu calon menyampaikan visi dan misi dengan lebih tepat dan akurat.
“Selama aturan KPU atau PKPU tidak melarang, maka hal tersebut boleh dilakukan. Bahkan, menurut saya, penyampaian visi dan misi seharusnya berbasis data,” ujar Rifai di Rumah Juang Tim Pemenangan Paslon 02, Kanigoro, Blitar, pada Rabu (30/10/2024).
Ia menegaskan bahwa penyampaian visi dan misi yang transparan dan berbasis data, penting untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai arah kebijakan yang akan diambil jika calon terpilih. Dengan menyampaikan data yang akurat, masyarakat dapat menilai kapasitas dan komitmen calon dalam menjalankan program kerjanya.
Rifai juga mengatakan bahwa debat publik adalah kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk melihat apakah calon memiliki pemahaman yang mendalam terhadap visi dan misinya. Menurutnya, debat harus menjadi forum yang serius untuk memperlihatkan komitmen calon.
“Jika visi dan misi tidak disampaikan dengan data yang jelas, berarti kan nanti hanya omon-omon,” tambahnya.
Lebih lanjut, Rifai menjelaskan bahwa RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) nantinya akan menjadi wadah implementasi visi misi tersebut. Oleh karena itu, visi dan misi calon bupati harus berlandaskan by data dan tidak sekadar janji-janji kosong.
Ia juga mengingatkan bahwa RPJMD bukan hanya memuat visi dan misi calon, tetapi juga harus disusun berdasarkan program teknokratis yang konkret. Program ini harus dapat menjawab tantangan yang ada di lapangan, sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Jika calon bupati tidak punya visi misi yang terarah, maka dikhawatirkan visi misi tersebut justru hanya diambil dari pihak teknokrat tanpa arah kebijakan yang nyata,” jelas Rifai.
Ia berharap agar dalam debat nanti, masyarakat bisa melihat apakah calon memiliki kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang berdasar bukti dan data yang jelas.//////
