Lebih jauh, Kurniansjah menyebutkan, jika Didik berpartisipasi ikut kampanye terbuka pada hari kerja, maka hal itu tentu melanggar. Meskipun, status Didik sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.
“Kalau seperti itu sebagai pejabat negara harus cuti kalau hari kerja. Karena sifatnya jabatan melekat, sudah kami himbau mereka harus cuti. Kecuali dilakukan di hari libur,” bebernya.
Sementara itu, Plt Bupati Malang Didik Gatot Subroto mengaku tidak mempermasalahkan dirinya dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Malang oleh Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2, Gunawan HS-dokter Umar Usman (GUS).
Didik menyampaikan, dirinya yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang memiliki tugas untuk mengkampanyekan pasangan calon nomor urut 1, HM Sanusi-Lathifah Shohib (Salaf), di luar hari kerja sebagai Plt Bupati.
“Gak mempermasalahkan itu, kecuali saya pada hari Senin sampai Jumat, kemudian dalam pidato saya kampanye,” tegas Didik dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (3/10/2024).
Dijelaskannya, pada saat kampanye lauching Paslon Salaf dan jalan sehat di Kecamatan Gondanglegi pada, Sabtu (28/9/2024), dirinya datang sebagai ketua partai bukan Plt Bupati.
“Itu hari Sabtu, Sabtu kan boleh saya hadir dalam kapasitas Ketua DPC. Sabtu dan Minggu itu dibolehkan secara aturan, kecuali Senin sampai Jumat dan saya hadir sebagai kapasitas Ketua DPC. Tetapi saat Senin sampai Jumat tidak boleh. Karena saya satu sisi sebagai Ketua DPC, satu sisi sebagai Plt Bupati. Maka yang paling tepat andaikata saya hadir pada hari Sabtu Minggu,” tandasnya.
Lebih lanjut, Didik mengaku siap jika diminta untuk klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Malang terkait laporan yang dilayangkan Tim Kuasa Hukum GUS.
“Nanti kan mesti klarifikasi, aturannya kan ada,” pungkas Didik Gatot Subroto.
