Sebelum disahkan dalam sidang paripurna, tatib akan melalui proses konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ficky menekankan pentingnya tatib ini sebagai dasar pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
AKD, yang terdiri dari Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), dan Badan Kehormatan (BK), akan dibentuk setelah tatib disahkan. “AKD adalah komponen kunci dalam kinerja DPRD dan jalannya pemerintahan daerah,” jelas Ficky.
Proses pembahasan tatib berlangsung intensif sejak pelantikan anggota DPRD baru. Panja berupaya menyusun tatib yang seimbang dan efektif, baik bagi DPRD maupun pihak eksekutif.
Dengan rampungnya pembahasan tatib, DPRD Banyuwangi siap memasuki tahap baru dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan. Pengesahan tatib dalam sidang paripurna diharapkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
