Jember, seblang.com – Sebanyak tujuh partai politik (Parpol) di Kabupaten Jember berpeluang mengajukan bakal calon bupati dan wakil bupati secara mandiri pada Pilkada 2024.
Hal tersebut karena adanya putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Yakni terkait perubahan terhadap ambang batas pencalonan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota).
Kemudian putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, mengenai syarat usia calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diambil saat penetapan oleh KPU.
KPU RI menerbitkan surat dinas nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 yakni tentang pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, usai amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menindaklanjuti hal tersebut, Ketua KPU Jember Dessi Anggraeni menyampaikan ada tujuh partai di wilayah setempat yang bisa mengusung calon sendiri.
“Kami menyelenggarakannya sesuai dengan putusan MK yang menjadi dasar KPU RI. Yang kemudian, dengan menerbitkan Surat Dinas Nomor 1692, yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan PKPU 8 2024, menjadi PKPU 10 2024. Di dalamnya isinya perubahannya mengakomodir tentang amar putusan MK yang dimaksud,” ucap Dessi saat dikonfirmasi di Kantor KPU Jember, Senin (26/8/2024) petang.
“Kalau situasi di Jember beberapa partai politik itu bisa tanpa koalisi, karena presentasenya sudah bisa memenuhi. Bagi yang kurang masih bisa koalisi, intinya memenuhi syarat batas itu,” imbuhnya.
Dari 28 partai yang ada di Jember, lanjut Dessi, diantaranya 7 partai bisa mengusung calon kepala daerah sendiri.
“Yakni Gerindra, PKB, PDIP, NasDem, PKS, Golkar, dan PPP. Ketujuh partai itu bisa mengusung sendiri atau bisa berkoalisi. Selain ketujuh partai itu, harus berkoalisi,” jelasnya.
