Blitar, seblang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024. Rapat digelar di Graha Paripurna kantor DPRD Kabupaten Blitar, Senin (19/08/2024) malam.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, M. Rifai, dan Mujib. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekretaris Daerah, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asisten, staf ahli, dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Dalam kesempatan tersebut, juru bicara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Aryo Nugroho, menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait Ranperda Perubahan APBD 2024. Dalam pandangannya, Aryo mengamati beberapa isu khususnya terkait kemiskinan, pengangguran, stunting, serta permasalahan sosial lainnya.
“Fraksi kami ingin mengetahui berapa besar anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi tingginya kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Kami menilai bahwa hal tersebut adalah permasalahan paling mendesak yang harus segera diatasi,” tegas Aryo.
Selain itu, Aryo juga menyinggung sektor pertanian yang menurutnya belum mendapat perhatian serius dalam perubahan anggaran ini. Ia mengkritik bahwa nota keuangan yang disampaikan oleh bupati tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya penguatan sektor pertanian, yang menjadi salah satu isu nasional.
“Kami tidak melihat adanya itikad untuk melakukan penguatan di sektor pertanian. Padahal, ini penting untuk menghadapi ancaman krisis pangan dan mewujudkan ketahanan serta kedaulatan pangan,” ungkap Aryo.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan rencana rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan segera dilaksanakan. Aryo mengkhawatirkan kurangnya transparansi dalam proses tersebut, yang dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
“Kami khawatir kesempatan baik ini tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat luas dan hanya bisa diambil kalangan tertentu saja. Transparansi dalam rekrutmen CPNS ini sangat penting untuk mencegah berbagai anggapan negatif,” ujar Aryo.
Lebih lanjut, Aryo juga mengkritisi pelaksanaan program beasiswa yang dinilai masih bersifat formalitas dan tidak menjangkau calon penerima manfaat secara luas. Menurutnya, banyak calon penerima manfaat yang gagal memenuhi persyaratan administrasi karena pengumuman yang dilakukan terlalu singkat.
“Apakah program ini untuk masyarakat Kabupaten Blitar secara luas atau hanya untuk kalangan tertentu saja? Kami meminta kejelasan tentang syarat sebenarnya dari calon penerima beasiswa tersebut dan berapa nilai uang yang diberikan pada penerima beasiswa,” tanyanya.
Tak hanya itu, Aryo juga menyinggung tentang pembangunan infrastruktur pendidikan yang hingga saat ini masih mengalami keterlambatan. Menurutnya, pembangunan fisik sekolah yang seharusnya sudah selesai sebelum tahun ajaran baru, hingga kini belum terealisasi, dan hal ini menjadi beban bagi orang tua murid yang harus mengadakan seragam sekolah secara mandiri.
“Keterlambatan ini sangat merugikan, dan alasan kesalahan rekanan tidak dapat diterima. Ini adalah tanggung jawab dinas terkait untuk memastikan program berjalan tepat waktu,” kritik Aryo.
Terakhir, di bidang pembangunan infrastruktur jalan, dalam pandangan umumnya, F-PDIP melihat adanya kesan subjektivitas dalam penentuan prioritas perbaikan jalan. Menurutnya, beberapa jalan yang masih layak justru mendapat perhatian lebih dibanding jalan yang mengalami kerusakan berat.
“Ada kesan subjektivitas dari Bupati. Mengapa yang di-hotmix justru jalan yang kondisinya masih layak, sementara jalan yang rusak berat tidak mendapat perhatian yang seharusnya?” pungkas Aryo. (adv/dwn)
