Banyuwangi, Seblang.com – Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Kabupaten Banyuwangi akan segera mendapat dukungan penuh dengan terwujudnya instansi vertikal BNN.
Langkah penting ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Kepala BNN RI, Martinus Hukom, dan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Jumat (2/8/2024).
Peristiwa bersejarah ini disaksikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas yang tak lain suami Bupati Ipuk yang juga Mantan Bupati Banyuwangi periode 2010-2015 dan 2016-2021.
Banyuwangi, dengan garis pantai sepanjang 175,8 km yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, merupakan wilayah yang rentan terhadap peredaran gelap narkotika. Keberadaan rute penyeberangan laut tersibuk antara Jawa dan Bali melalui Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk semakin membuka peluang terjadinya tindak pidana narkotika.
Data pengungkapan kasus narkotika di Banyuwangi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sepanjang tahun 2022, tercatat 274 kasus dengan 317 tersangka. Tahun 2023 mencatat 206 kasus dengan 229 tersangka, sementara hingga Juli 2024 telah terungkap 91 kasus dengan 106 tersangka. Pelakunya pun rata-rata masih usia produktif hingga menyasar generasi muda.
“Bahaya Narkoba sedang mengintai generasi kita di Banyuwangi dan dapat membunuh karakter mereka. Jika ini tidak segera ditangani, maka masa depan daerah ini juga pasti akan terganggu,” kata Bupati Ipuk.
“Percuma, pemerintah daerah menjadikan pendidikan dan kesehatan menjadi program kualitas wajib dengan mengeluarkan anggaran hampir lebih dari 30% dari APBD untuk pendidikan kalau narkoba masih saja dijual bebas dan dikonsumsi oleh anak-anak,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, menyikapi situasi ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang sebelumnya diinisiasi oleh mantan Bupati Abdullah Azwar Anas, berkomitmen penuh untuk membentuk BNN Kabupaten Banyuwangi. Keseriusan ini pun dibuktikan dengan penyerahan hibah berupa tanah seluas 9.260 m2 untuk pembangunan kompleks perkantoran BNN Kabupaten Banyuwangi.
“Penandatanganan MOU dan NPHD hari ini merupakan bentuk komitmen kami dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sangat kuat untuk dapat bekerjasama dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Banyuwangi,” ujar Ipuk
Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak hanya sebatas lahan. Mereka juga menyediakan anggaran, sumber daya manusia, termasuk dukungan personel dari Polda Jawa Timur, serta sarana pendukung seperti kendaraan operasional, alat olah data, dan peralatan perkantoran lainnya.
Sambil menunggu ketetapan resmi dari Kementerian PANRB, upaya P4GN di Banyuwangi tetap berjalan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyediakan kantor sementara di bekas Rumah Dinas Wakil Bupati Banyuwangi, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Singotrunan. Kantor sementara ini memiliki luas bangunan 563 m2 di atas lahan 845 m2 dan telah dilengkapi berbagai fasilitas pendukung.
“Semoga BNNK Banyuwangi ini bisa segera realisasi untuk mewujudkan Banyuwangi Bersinar (Bersih Narkoba),” pungkasnya.
BNN, sebagai lembaga utama dalam P4GN di Indonesia, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas dukungan penuh terhadap pembentukan instansi vertikal BNN di wilayah tersebut.
“Momentum hari ini dengan penandatangan MOU dan penandatangan naskah hibah tersebut adalah salah satu bentuk kepercayaan kepada BNN. Kami merasa sangat terhormat karena masih diberikan kepercayaan,” kata Kepala BNN RI, Martinus Hukom.
Dengan percepatan pembentukan BNN Kabupaten Banyuwangi, diharapkan masyarakat dapat segera memperoleh manfaat layanan pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi, sehingga dapat mewujudkan Banyuwangi Bersih Narkoba.
“Kami harap kehadiran BNN menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan Narkoba di Banyuwangi, yang mana dapat tercapai dengan adanya kolaborasi,” pungkasnya.
