Sedangkan potensi kecurangan untuk pemutakhiran data, lanjut Wiwin, dari hasil monitoring saat ini tercatat ada puluhan titik kerawanan.
“Kita memetakan 32 titik kerawanan. Ini lebih ke data akurasi pemilih maupun ketaatan prosedur. Entah itu pantarlih tidak melakukan coklit, pantarlih diwakilkan oleh orang yang memang bukan sesuai SK Pantarlihnya. Atau bahkan secara prosedur mengandung unsur-unsur sara, dan lain-lain,” ulasnya.
Kemudian untuk pengawasan tersebut bersamaan dengan proses coklit yang saat ini juga sedang berjalan.
“Untuk aduan yang ada di Bawaslu Kabupaten Jember sendiri masih belum ada. Tapi yang di kecamatan masih dalam proses inventarisir. Jadi misalkan tidak ditindaklanjuti bahkan jumlah aduannya jauh lebih banyak. Kita akan melakukan monitoring, kemudian nanti akan diakomodir oleh Bawaslu Jember,” ungkap Wiwin.
Wiwin menambahkan, dari pemetaan 30 lebih titik rawan itu, juga ditinjau dari pengalaman pemutahiran data pemilih sebelumnya.
“Untuk selanjutnya kami jadikan strategi pengawasan pada saat pemutahiran data pemilu saat ini. Untuk kerawanan pilkada, dalam waktu dekat kami juga akan mengundang stakeholder terkait, Polres, Bakesbangpol dan juga teman-teman media. Kami akan membuat indeks kerawanan pemilu secara gamblang terkait pemilukada saat ini,” bebernya.
