Banyuwangi, seblang.com – Air bersih merupakan hak dan kebutuhan dasar yang tak bisa ditawar. Untuk itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Banyuwangi terus berupaya meningkatkan akses layanan air bersih bagi masyarakat hingga ke pelosok desa.
“Tahun ini, kami menargetkan 1.400 KK (Kepala Keluarga) untuk mendapatkan akses air bersih, khususnya mereka yang tinggal di wilayah rawan krisis air bersih,” kata Kepala Dinas PU Pengairan Banyuwangi Ir. Guntur Priambodo melalui Sekretaris Dinas Riza Al Fahrobi, Senin (1/7/2024).
“Dari 1.400 KK tersebut, sekitar 500 KK termasuk dalam daftar penduduk dengan kemiskinan ekstrim,” imbuhnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Dinas PU Pengairan Banyuwangi telah mengalokasikan dana Rp. 9 Miliar yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“APBD sebesar Rp. 2 Miliar untuk 400 KK yang tersebar di 11 korsda (koordinator wilayah) di Banyuwangi. Sedangkan dari DAK sebesar Rp. 7 Miliar untuk 1.000 KK di 10 lokasi,” jelas Reza.
Hingga pertengahan tahun 2024 ini, sudah terlaksana di Korsda Glenmore. “Di sana sudah 69 sambungan rumah mendapatkan akses air bersih,” ungkapnya.
Di samping itu, penguatan layanan penyediaan air bersih terus dilakukan Dinas PU Pengairan dengan menggandeng HIPPAM. Salah satunya dengan bersinergi Kelompok HIPPAM di Kecamatan Pesanggaran untuk membangun sumur bor tanpa mengandalkan APBD pemerintah daerah.
“Kelompok HIPPAM Tirta Mandiri Pesanggaran telah melakukan pembangunan sumur bor secara swadaya yang dapat melayani 400 KK,” ujarnya.
“Dengan adanya peningkatan layanan akses air bersih, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, bersih dan produktif, sekaligus mendukung program Pemkab Banyuwangi bebas Stunting,” pungkasnya.
