Mahfud menekankan bahwa menuju Indonesia Emas 2045, pemerintah harus responsif terhadap sumber-sumber keluhan masyarakat yang seringkali menimbulkan implikasi terhadap masalah sosial dan hukum.
1. Pendidikan: Perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan akses yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Kesehatan: Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil.
3. Tenaga Kerja dan Pengangguran: Perlu adanya program yang efektif untuk mengurangi angka pengangguran terbuka dan meningkatkan peluang kerja.
4. Kemiskinan: Upaya pengentasan kemiskinan harus lebih intensif dan terarah.
5. Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, dengan didampingi Wakil Ketua Muhammad Rifa’i dan Mujib. Acara ini juga dihadiri oleh Bupati Blitar Rini Syarifah, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Blitar, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar.
Melalui penyampaian pandangan ini, Fraksi PAN berharap Pemda Kabupaten Blitar dapat segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Peningkatan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Dengan adanya masukan dan dorongan dari DPRD, diharapkan Kabupaten Blitar dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045, dengan masyarakat yang sejahtera dan infrastruktur yang memadai. (adv)
