Banyuwangi, seblang.com – Kabupaten Banyuwangi berhasil mencatat angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang terendah di Jawa Timur, berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Menurut data resmi Kemendikbudristek untuk tahun 2023, persentase anak putus sekolah di Banyuwangi hanya sebesar 2,08 persen, yang merupakan salah satu yang terendah di Jawa Timur. Kabupaten/kota lain di Jatim memiliki persentase anak tidak sekolah yang lebih tinggi, mencapai 5 persen bahkan 8 persen.
Banyuwangi, yang merupakan bagian dari wilayah timur Pulau Jawa yang dikenal sebagai “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo), menunjukkan persentase anak tidak sekolah terendah di antara daerah-daerah tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, menyatakan bahwa sejak tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerapkan kebijakan zero drop out di jenjang SD dan SMP. Hal ini dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam UUD Pemerintah Daerah, mengingat SMA berada dalam lingkup pemerintah provinsi.
“Hasilnya hingga akhir 2023 hanya terdapat satu siswa drop out, itu karena orang tua pindah domisili tanpa memberikan pemberitahuan pada sekolah,” kata Suratno.
Banyuwangi juga meluncurkan berbagai program untuk menekan angka anak tidak sekolah. Salah satunya adalah program Akselerasi Sekolah Masyarakat (Aksara) yang memfasilitasi warga dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan, terutama kesetaraan SMP (paket B) dan SMA (paket C).
Selain itu, program Rintisan Desa Tuntas Wajib Belajar 12 Tahun (Rindu Bulan) memberikan fasilitas kepada warga untuk menyelesaikan pendidikan hingga setara SMA di lingkungan desa/kelurahan.
Banyuwangi juga memberlakukan program afirmasi pendidikan seperti Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh) sejak tahun 2016 untuk mencegah putus sekolah dan mendorong mereka kembali ke sekolah.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan khusus kepada pelajar kurang mampu dengan memberikan bantuan uang transportasi, uang saku, tabungan pelajar, dan peralatan sekolah.
Dalam mengatasi anak putus sekolah, Pemkab Banyuwangi juga menerapkan program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang merupakan gerakan solidaritas antar siswa di Banyuwangi.
Namun, meski berhasil menekan angka anak putus sekolah, masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam mendorong siswa untuk melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA.
“Meski tidak berada dalam lingkup kami, kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jatim cabang Banyuwangi untuk memberikan intervensi pada anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah,” jelas Suratno.
