Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun 2023. Ini merupakan yang ke-12 kalinya Pemkab Banyuwangi berhasil meraih opini WTP secara berturut-turut.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, secara langsung menyerahkan hasil audit LKPD tersebut kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Auditorium Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada Kamis kemarin (2/5/2024). Selain kepada Banyuwangi, BPK juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada 36 pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Karyadi menyampaikan ucapan selamat atas pencapaian gemilang Pemkab Banyuwangi serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta kabupaten dan kota lainnya yang berhasil mempertahankan predikat WTP. Dia juga mengingatkan semua kepala daerah dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang terdapat dalam LHP masing-masing.
Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian Pemkab Banyuwangi dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah. Diraihnya opini WTP selama 12 kali berturut-turut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di Kabupaten Banyuwangi telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, kita semua berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK yang telah mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” kata Ipuk.
Ipuk menambahkan bahwa opini WTP dari BPK menjadi motivasi bagi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. “Kami serius terkait pengelolaan keuangan daerah. Tata kelola keuangan yang baik akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat melalui program pembangunan yang jelas,” tambahnya.
Pencapaian 12 kali berturut-turut meraih opini WTP dari BPK menjadi bukti bagi Ipuk bahwa program pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Diketahui, Pemkab Banyuwangi berhasil meraih opini WTP sejak tahun 2012 dan berhasil mempertahankannya hingga LHP tahun 2023 yang diserahkan tahun ini.///////
