“Biaya PPG yang dibebankan ke APBD itu sekitar Rp. 5 juta per orang. Kita (dewan) mengajukan anggaran sebesar Rp. 2 miliyar kepada eksekutif untuk PPG,” jelasnya.
Lebih lanjut dua menambahkan para wakil rakyat Banyuwangi terus berkomitmen dan memperjuangkan aspirasi dari guru agama yang belum PPG. Karena program tersebt dinilai penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bumi Blambangan.
“PPG ini sudah disampaikan ke para pimpinan dan anggota dewan, dan harus terealisasi atau tereksekusi di tahun 2024. Agar tidak terjadi penumpukan guru-guru yang belum PPG,”imbuh Mahrus.
Menurut dia seyogyanya eksekutif bukan hanya sekedar memikirkan uang saku dan siswanya saja, tetapi program peningkatan kapasitas guru juga harus dipikirkan.
“Kalau gurunya tidak disejahterakan, jangan harap pendidikan ini berhasil. Jadi semua harus dipikirkan,” pungkas politisi PKB tersebut.
