Banyuwangi, seblang.com – Upaya peningkatan kompetensi guru agama di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), terhambat lantaran belum adanya anggaran yang terserap untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Berdasarkan catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, terdapat ratusan guru agama swasta yang mengajar di lembaga pendidikan SD dan SMP negeri yang belum mengikuti PPG. Karena itu, wakil rakyat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk menyediakan anggara PPG di tahun 2024.
Menurut Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, H. M. Ali Mahrus sejak tahun 2015 sampai saat ini tercatat lebih dari 500 guru agama yang belum PPG. Mereka terhambat lantaran belum adanya anggaran di tahun-tahun sebelumnya.
“Karena sesuai aturan, PPG tidak boleh menggunakan uang pribadi. Maka APBD harus menyiapkan hal itu,” ujar Politisi PKB itu.
Ali Mahrus menuturkan pihaknya berharap PPG untuk guru agama ini bisa dilakukan secara bertahap. Program tersebut salahsatunya dalam upaya mengurangi penumpukan guru-guru agama yang belum PPG mulai tahun 2015.
“Biaya PPG yang dibebankan ke APBD itu sekitar Rp. 5 juta per orang. Kita (dewan) mengajukan anggaran sebesar Rp. 2 miliyar kepada eksekutif untuk PPG,” jelasnya.
Lebih lanjut dua menambahkan para wakil rakyat Banyuwangi terus berkomitmen dan memperjuangkan aspirasi dari guru agama yang belum PPG. Karena program tersebt dinilai penting untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Bumi Blambangan.
“PPG ini sudah disampaikan ke para pimpinan dan anggota dewan, dan harus terealisasi atau tereksekusi di tahun 2024. Agar tidak terjadi penumpukan guru-guru yang belum PPG,”imbuh Mahrus.
Menurut dia seyogyanya eksekutif bukan hanya sekedar memikirkan uang saku dan siswanya saja, tetapi program peningkatan kapasitas guru juga harus dipikirkan.
“Kalau gurunya tidak disejahterakan, jangan harap pendidikan ini berhasil. Jadi semua harus dipikirkan,” pungkas politisi PKB tersebut.
