“Saya juga berpesan agar seluruh program positif dari Dinas Pendidikan tetap dilaksanakan dengan baik sebagai upaya untuk mewujudkan Profil Pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Mandiri, Bergotong-royong, Berkebinekaan global, Bernalar kritis, dan Kreatif. Saya juga meminta agar semua tetap solid, kompak, dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas,” harapnya.
Bupati Rini juga menegaskan pentingnya implementasi kebijakan yang konkret dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurut catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meningkatnya jumlah kasus perundungan di satuan pendidikan sepanjang tahun 2023, yang mencapai angka 30 kasus.
Setengah dari kasus tersebut terjadi di jenjang SMP, baik yang dilakukan oleh peserta didik kepada teman sebaya maupun oleh pendidik. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pihak-pihak terkait, karena menandakan bahwa upaya pencegahan kekerasan di sekolah belum optimal dalam pelaksanaannya.
“Perlu implementasi kebijakan yang konkret dan penegakan aturan yang tegas agar kejadian negatif tersebut tidak terus berulang,”
Terakhir, Rini Syarifah mengingatkan bahwa penghargaan yang pernah diterima dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait komitmen terhadap upaya penghapusan tiga dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, harus diperkuat. Peraturan Mendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan telah diterbitkan, namun belum diimplementasikan secara optimal di semua sekolah.
“Melalui pengutamaan disiplin positif, saya meminta agar aturan ini diimplementasikan dengan maksimal untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman tanpa kekerasan. Hal ini kami harapkan dapat membantu mencetak generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing, guna menyukseskan upaya mencapai cita-cita Indonesia emas pada tahun 2045,” pungkasnya. (adv/kmf)
