Jember, seblang.com – Sebanyak 50 massa pendemo menggeruduk Polres Jember, di Jalan Kartini, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kamis (21/3/2023).
Massa yang menamai dirinya Aliansi Peduli Demokrasi itu menggelar aksi unjuk rasa untuk mempertanyakan soal postingan Connie Rahakundini Bakrie di akun media sosial (medsos) terkait Pemilu 2024.
Bahwa Pak Jendral Oegroseno, mantan Wakapolri. Memberikan pernyataan terkait Pilpres 2024, dalam sebuah pertemuan bukber.
Dalam pernyataan itu disebutkan bahwa, ‘Polres memiliki akses ke Sirekap dan bahkan pengisian C1 bisa dari Polres-Polres’.
“Sehingga dari hal itu, Kami dari Aliansi Peduli Demokrasi melakukan aksi ini di depan Kantor Polres dan KPU Jember. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilu ini. Kami tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Oegroseno dan Connie (di Medsos Instagram),” ucap Korlap Aksi Jumadi Made saat dikonfirmasi di sela kegiatan aksinya.
“Bahwasanya Polres di seluruh Indonesia ini bisa menginput rekapitulasi di KPU, itu kita tidak terima,” imbuhnya.
Kata Jumadi, dari proses Pemilu 2024 kemarin, yang dapat menginput data C1 ataupun rekapitulasi suara hanya KPU sebagai penyelenggara.
“Tapi kenapa kemudian ada tudingan itu (negatif) ke Polri. Sehingga dari hal itu, kami dari Aliansi Peduli Demokrasi ini tidak terima, dan meminta klarifikasi dari Polres lewat aksi ini,” ungkapnya.
Sehingga dengan adanya aksi tersebut, ia juga akan membuat surat resmi yang ditujukan kepada Kapolres Jember, dan ditembuskan ke KPU setempat.
“Untuk (nantinya) menindaklanjuti oknum yang mengatakan (menuding) Polres se Indonesia. Bisa mengakses (aplikasi) KPU itu. Tapi jika tidak ada tindakan tegas dari Kapolres Jember ataupun KPU, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” jelas Jumadi.
Terpisah, saat dikonfirmasi usai menemui massa pendemo, Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengatakan adanya tudingan soal netralitas Polri dalam Pemilu 2024 dan informasi tentang Polri itu tidak benar.
“Terkait viralnya di media sosial, dimana ada dua orang yang menyampaikan informasi (menuding), adanya keberpihakan dan isu tidak netralnya Polri dalam Pemilu 2024. Kami tegaskan Polres Jember netral dalam Pilpres maupun Pileg 2024,” ucap Bayu.
Pihaknya menegaskan, kepolisian bertugas berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga keutuhan demokrasi.
“Selain itu, tugas kami juga menjaga Kamtibmas di Jember. Kami meyakini dan menjamin, Polres Jember tidak terlibatan dalam hal-hal demikian (tudingan) tidak netral,” ujarnya.
Apalagi, terkait tudingan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 dan informasi tentang Polri bisa memiliki akses terhadap Sirekap. Serta bisa mengisi formulir pada C1, dinilai sebagai tuduhan yang tidak berdasar.
“Hal ini bisa dikonfirmasi atau dikroscek ke panitia penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU ataupun Bawaslu. Namun demikian jika ada tindak pidana pelanggaran Pemilu, kami siap menerima laporan dan nantinya akan dikaji kembali. Apalah memang ada unsur pidana atau masuk ranah kewenangan Polres Jember. Nanti akan kami tindak lanjuti,” ulasnya.
Dari pantauan di lapangan, terkait unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Peduli Demokrasi. Puluhan massa aksi itu melanjutkan aksi tersebut ke Kantor KPU di Jalan Kalimantan, Kecamatan Sumbersari, Jember.
