Jakarta, seblang.com – Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyuarakan harapan agar pemilihan presiden yang akan berlangsung pada Rabu 14 Februari mendatang dapat berjalan kondusif hingga tahap akhir.
Kedua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini juga menekankan pentingnya agar proses pilpres 2024 berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang telah disepakati bersama.
Selama proses kampanye, NU dan Muhammadiyah mengucap syukur karena berjalan lancar tanpa insiden yang mengganggu. “Kami senang melihat kampanye berjalan lancar tanpa insiden yang mengganggu. Kami berharap agar keadaan tetap kondusif hingga seluruh tahapan selesai, dan kami akan menerima hasilnya dengan lapang dada,” ujar Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf, mengakui bahwa suhu politik memanas selama proses pilpres. Namun demikian, ia menekankan pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga kedamaian dan memahami bahwa dinamika politik adalah bagian dari proses demokrasi.
“Pemilu adalah proses yang harus kita lewati. Setelah itu, kita bersatu kembali dan berusaha mencari cara untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik,” tambahnya.
Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, menyuarakan pesan yang senada. Ia mengajak seluruh warga Indonesia untuk menerima hasil pilpres dengan lapang dada, mengingat bahwa pemenangnya adalah hasil dari pilihan rakyat dan manifestasi dari kedaulatan rakyat.
Mu’ti juga menyerukan kepada pemenang dan yang kalah untuk bersikap patut dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. “Pemenang jangan jumawa, dan yang kalah diharapkan bisa menerima dengan legawa. Setelah pemilu, mari bersatu kembali untuk membangun bangsa,” ujarnya.
Selain itu, NU dan Muhammadiyah juga menekankan pentingnya proses rekonsiliasi dan akomodasi setelah pilpres. Mereka menolak konsep “the winner takes it all” yang mengakibatkan polarisasi politik yang merugikan.
“Saya kira itu bukan bagian dari karakter dan sistem politik kita. Kita tidak mengenal pemerintah yang berkuasa dan partai yang oposisi. Semua bagian dari pilar demokrasi Indonesia,” imbuhnya.
Kedua organisasi ini juga menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden melalui mekanisme hukum yang berlaku, tanpa mengerahkan massa yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat.
