Lamongan, seblang.com — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dengan seksama menerima curhatan para nelayan dalam penutupan kegiatan Petik Laut di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pada Jumat (12/1/2024).
Banyak persoalan yang dicurhatkan nelayan kepada Muhadjir. Antara lain, mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini hanya tersedia bagi para nelayan laki-laki. Sedangkan para ibu atau istri nelayan yang ikut membantu aktivitas penangkapan ikan, budidaya perikanan, serta usaha pengolahan ikan tidak terdata dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Kemudian, terkait pembelian bahan bakar solar yang masih menjadi kendala karena hanya diperbolehkan membeli di 1 pos pengisian dengan surat rekomendasi. Selanjutnya, harga ikan yang terus mengalami penurunan dan tidak menguntungkan para nelayan yang melaut.
Selain itu, terjadinya proses sedimentasi di bibir pelabuhan akibat material pembentuk pantai yang membuat kapal-kapal nelayan tidak bisa langsung mendekat ke pelabuhan.
Muhadjir mendengarkan dan menanggapi secara langsung curahan hati para nelayan tersebut. Berdasarkan laporan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi bahwa saat ini sebanyak lebih dari 16.000 nelayan di Kabupaten Lamongan sudah menjadi penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan, dan ditargetkan tahun ini ditambah 8.000 penerima manfaat.
“Untuk para ibu yang menjadi nelayan nanti akan diakomodasikan dan ditindaklanjuti supaya bisa dimasukkan ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Muhadjir.
“Untuk pengerukan saya komunikasikan dengan Kementerian PUPR dan Kementerian KP supaya masuk anggarannya dan tahun ini InsyaAllah bisa dikeruk,” ujarnya.
Kemudian Muhadjir menjelaskan, persoalan harga ikan yang terus anjlok diharapkan pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggarannya untuk dibeli oleh pemerintah daerah supaya nelayan tetap mendapatkan harga yang pantas.
