Jakarta, seblang.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi pernyataan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan menghormati perbedaan dalam menyambut Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.
Menurut Anggota Kompolnas, Poengky Indarti, pernyataan Kapolri tersebut bermakna baik, membangun semangat pemilu damai, dan menekankan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Poengky menilai konteks pernyataan Kapolri selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, menciptakan kerjasama untuk menjaga harkamtibmas.
“Saat perayaan Natal Polri, Kapolri mengajak semua pihak, termasuk jemaat dan tokoh lintas agama, untuk bersama-sama menjaga perdamaian di Indonesia. Pesan tersebut positif, terutama mengingat Indonesia akan menyelenggarakan pemilu, di mana perdamaian harus dijaga bersama untuk keberlangsungan estafet kepemimpinan yang baik,” ujar Poengky.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menegaskan bahwa pernyataan Kapolri tidak seharusnya dipolitisasi. Ia meminta agar semua pihak mendengarkan pernyataan Jenderal Sigit secara utuh, melihat konteks keseluruhan, dan tidak mengambil potongan yang dapat merubah makna.
“Kapolri menyatakan untuk memilih sesuai hati nurani secara demokratis, tanpa menyebut paslon atau mendukung secara spesifik. Tidak ada arahan politik yang dapat merugikan netralitas Polri,” tegas Sugeng.
IPW juga mencatat bahwa Polri telah berhasil menjaga keamanan selama perayaan Natal dan tahun baru, membuktikan kualitas kerja dalam mengamankan situasi menjelang pemilu. Sugeng menambahkan bahwa hingga saat ini, IPW tidak menemukan indikasi penggunaan kewenangan Polri untuk menekan atau mengintimidasi masyarakat terkait hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
Organisasi tersebut berkomitmen untuk terus memantau tugas dan fungsi Polri dalam mengawasi pemilu, memastikan berlangsungnya proses yang aman dan damai, tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan partisipasi masyarakat.
