Banyuwangi, seblang.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan sertifikat hak milik tanah kepada 500 warga Banyuwangi di GOR Tawangalun pada Selasa (5/12/2023). Pemberian sertifikat ini merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Wamen Raja Juli menyatakan bahwa program pengelolaan sertifikat tanah PTSL adalah komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik warga.
“Pemerintah berkomitmen hadir di tengah masyarakat untuk memberikan kepastian hukum. Dengan memiliki sertifikat tanah, tidak akan ada lagi mafia yang bisa menyerobot tanah warga seenaknya,” ujar Wamen.
Wamen juga menjelaskan bahwa terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia yang harus disertifikasi oleh Kementerian ATR/BPN. Saat ini, 107,5 juta bidang tanah sudah didaftarkan, dan 87,5 juta bidang di antaranya sudah bersertifikat.
“Kesuksesan pemerintah dalam melakukan sertifikasi tanah melalui PTSL juga berkat adanya kolaborasi bersama pemerintah daerah dan masyarakat yang berpartisipasi memperjelas batas-batas tanahnya,” kata Wamen ATR/BPN.
Dia berharap kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan nilai ekonomi tanah. “Semoga bermanfaat. Saya ingatkan tetaplah bijaksana dalam memanfaatkan sertifikat tersebut,” pesan Wamen kepada para penerima sertifikat.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Jonahar, menjelaskan bahwa di Banyuwangi terdapat 19.201 penerima sertifikat PTSL yang sudah selesai 100 persen sejak bulan Agustus 2023. Jawa Timur sendiri memiliki total 1 juta 201 ribu penerima PTSL dengan 99,8 persen sudah terselesaikan.
“Jawa Timur sendiri punya target terbanyak dibanding provinsi lain. Insyaallah dalam beberapa hari ke depan sudah tuntas semuanya,” ujar Jonahar.
Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah yang turut hadir menyampaikan rasa terima kasih pada pemerintah pusat dan BPN yang telah menuntaskan program PTSL di Kabupaten Banyuwangi. Program ini sangat membantu pemerintah dalam meminimalisir terjadinya konflik dan sengketa tanah warga.
“Program ini sangat bermanfaat bagi warga. Terima kasih juga pada para kepala desa yang sudah berkolaborasi dengan BPN dalam mengidentifikasi tanah-tanah warga,” ucap Wabup. (*)
