Banyuwangi, seblang.com – Polresta Banyuwangi telah berhasil mengatasi konflik sosial dalam ranah agraria yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Langkah-langkah penyelesaian konflik yang efektif dijalankan melalui Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Sosial, yang pembentukannya diinisiasi dan didorong oleh Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa bersama Tim Teknis Internal Polresta yang telah dibentuk.
Permasalahan utama yang diatasi adalah konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) antara PT Bumisari Maju Sukses dengan masyarakat Desa Pakel. Konflik ini telah berlangsung sejak tahun 2002 dan mencapai puncaknya ketika sebagian warga mengambil alih sekitar 400 hektar lahan HGU pada tahun 2018, memicu konflik antara masyarakat dan pihak PT Bumisari Maju Sukses.
Penyelesaian kasus ini melibatkan pendekatan hukum progresif yang menekankan pada kemanfaatan hukum dan mediasi untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Penanganan terpadu dilakukan oleh Polresta Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi.
“Saat ini, upaya penegakan hukum telah dilakukan secara terukur terhadap aktor intelektual yang menjadi pemicu konflik, sementara upaya mediasi tengah digalakkan untuk mencapai kesepakatan terkait pemanfaatan lahan bersama,” kata Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa melalui Kasi Humas Iptu Moch Agus Winarno, Rabu (8/11/2023).
Selain menyelesaikan konflik di atas, Polresta Banyuwangi melalui Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) telah menjalin kerjasama efektif dalam upaya penegakan hukum terhadap kelompok yang terlibat dalam praktik mafia tanah di Banyuwangi. “Saat ini, dua laporan polisi telah diajukan dan sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut,” imbuhnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Polresta Banyuwangi dalam mengatasi konflik sosial dan menjaga keadilan dalam ranah agraria, serta memastikan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perusahaan.
