Selain itu, tambah Edi, karena banyak masyarakat Kedungasri yang memelihara ternak sapi maka ada pendampingan usaha pengolahan pupuk organik kotoran hewan (KOHE).
Untuk pengembangan ke depan membutuhkan pengadaan rumah alat produksi pupuk organik dari kotoran hewan (sapi) sehingga ada peningkatan secara kuantitas maupun kualitas.Sebagai pendamping ARuPA sudah membantu menyusun dokumen rencana bisnis Pupuk Kohe.
Edi menambahkan saat ini masyarakat telah menjual 160 karung Pupuk KOHE dengan harga promosi Rp.15.000.
Selain itu juga mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 10 orang serta memberikan tambahan pendapatan pada pemilik kotoran hewan. Sehingga selain sebagai usaha ekonomi kelompok, produksi pupuk organik diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi tanah areal PS.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah melalui OPD yang ada hadir mendukung program perhutanan sosial di desa Kedungasri ini karena didalamnya ada potensi kelautan, pertanian, potensi kayu dan lain sebagainya yang semestinya tidak perlu lagi dikotak-kotakan ini lahan hutan atau bukan hutan,” tambah Edi.
Sementara Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Banyuwangi, Hoshaiah Nehemiah Lantu, perhutanan sosial merupakan program nasional yang di Jawa ini kondisi hutannya berbeda karakteristiknya dengan hutan yang di luar Jawa.
Hutan di Jawa dikelola oleh Kementrian Kehutanan dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestarian hutannya.”Jadi lembaga ARuPA ini sudah mendampingi masyarakat dalam program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya penerima manfaat langsung program perhutanan sosial LPHD Kedungasri. ARuPA mendampingi mulai dari proses transformasi sampai meningkatkan kelompok usaha perhutanan sosial,” jelas Hoshaiah Nehemiah Lantu yang akrab disapa Nemi itu.
Dia berharap ARuPA menjadi terdepan dalam mengawal kelompok perhutanan sosial di Banyuwangi agar mampu menjadi kelompok-kelompok lain untuk mengelola hutan lestari tetapi masyarakatnya juga sejahtera./////
