Surabaya, seblang.com – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur, Lutfil Hakim, mengingatkan kalangan media massa untuk berhati-hati dalam menyajikan hasil survei politik yang seringkali memiliki perbedaan signifikan antara satu lembaga survei dengan yang lainnya.
Lutfil Hakim menyampaikan keprihatinannya terhadap perbedaan angka yang mencolok dalam hasil survei politik yang bisa menciptakan kesan bahwa akurasi survei politik tidak sesuai dengan fakta dan data yang akurat. “Hal ini bisa berdampak pada kegaduhan di ruang publik dan berpotensi mengganggu keamanan,” katanya.
Sebagai contoh, Lutfil Hakim menyoroti perbedaan hasil survei terkait Capres X, dimana lembaga survei tertentu menghasilkan angka yang tinggi, sedangkan lembaga survei lainnya menunjukkan angka yang jauh lebih rendah.
Untuk mengatasi masalah ini, Ketua PWI Jatim ini mengajak rekan-rekan pers untuk lebih selektif dalam memuat hasil survei, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik yang komprehensif.
“Kita tidak boleh sembrono dalam menampilkan hasil survei. Penting untuk melakukan pengecekan dan verifikasi yang memastikan lembaga survei bekerja secara independen, bukan dalam kepentingan politik tertentu. Pers harus menjaga netralitas, meliput semua pihak secara profesional dan proporsional,” tegasnya.
Lutfil Hakim juga menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keberhasilan Pesta Demokrasi tahun 2024 dan menciptakan kepemimpinan nasional yang berkualitas. Fungsi utama pers dalam musim politik adalah sebagai pengawas (watchdog) untuk memastikan semua tahapan pemilu berjalan dengan benar dan transparan.
“Pers harus menjalankan fungsi pengawasan melalui berita, opini, dan laporan mendalam terkait proses pemilu, termasuk kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik. Selain itu, pers juga harus memberikan edukasi cerdas kepada publik. Pers bertanggung jawab untuk memastikan pemilu berjalan demokratis, adil, jujur, dan bebas dari kecurangan,” tambahnya.
Lutfil Hakim juga mengingatkan agar pers nasional memisahkan konten berita dari konten promosi politik dengan cara yang profesional dan proporsional. Hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang pemilu harus selalu diutamakan, dan pers tidak boleh terpengaruh oleh iklan politik yang mungkin mengarah pada ketidaknetralan.
“Penting untuk menjaga ‘Pagar Api’ (fire-wall) antara konten berita dan promosi politik. Pers harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika jurnalistik dan peraturan hukum yang berlaku,” pungkas Lutfil Hakim.
