Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan melalui sosialisasi secara masif sesuai dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2021.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh M.A saat menghadiri acara sosialisasi program perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Banyuwangi, Minggu (17/9/2023). Ia menyatakan masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum mendapatkan sosialisasi tersebut.
“Ternyata memang sampai saat ini masyarakat itu masih belum terlalu mengenal BPJS Ketenagakerjaan. Yang ada dalam pikiran masyarakat yaitu BPJS Kesehatan. Ini memang perlu untuk dilakukan sosialisasi lebih masif lagi sampai ke tingkat daerah,” kata Nihayatul, Politisi Fraksi PKB yang juga bagian dari jajaran pembantu pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Banyuwangi tersebut.
Nihayatul juga berharap agar kualitas sdm BPJS Ketenagakerjaan lebih ditingkatkan, khususnya bagi mereka yang bertugas di berbagai daerah di Indonesia.
Selain itu, pemangku kebijakan BPJS Ketenagakerjaan perlu melibatkan para kepala desa di seluruh Tanah Air untuk menyosialisasikan ke masyarakat, sehingga implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 bisa lebih maksimal di tahun depan.
Acara Sosialisasi bersama tokoh masyarakat ini dihadiri pekerja di sektor informal dan Peserta BP Jamsostek yang ingin membantu melindungi pekerja informal.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Banyuwangi Eneng Siti Hasanah mengatakan bahwa sosialisasi massif diperlukan untuk memberikan literasi seputar perlindungan pekerja mandiri, informal, atau yang tidak terikat dengan kontrak kerja.
Acara ini dihadiri pekerja di sektor informal dan Peserta BP Jamsostek yang ingin membantu melindungi pekerja informal. “Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program perlindungan BP Jamsostek, meningkatkan pendaftaran peserta dari sektor BPU, edukasi program BPJamsostek, serta memberikan informasi terkait kemudahan pelayanan,” ucap Eneng./////
