Mojokerto, seblang.com – Munculnya sedikit permasalahan dalam pelayanan kesehatan program Universal Health Coverage (UHC), dengan dinonaktifkannya puluhan ribu peserta BPJS dan tunggakan pembayaran pihak terkait kepada BPJS Kesehatan.
DPRD Kabupaten Mojokerto melalui Komisi IV mengambil langkah taktis menggelar hearing dengan mengundang BPJS Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan di ruang komisi IV gedung DPRD Kabupaten Mojokerto, Kamis (14/9/2023).
“Hasil dari Rapat Kerja atau hearing tersebut adalah, Komisi IV mendorong agar Pemda dan BPJS Kesehatan dapat mencari solusi terbaik. Kami selaku legislatif mendukung kepada eksekutif dalam mencari jalan keluar untuk optimalnya program layanan kesehatan UHC,” kata Nurida Lukitasari anggota Komisi IV dari PDIP, usai hearing Kamis (14/9/2023).
Komite IV DPRD Kabupaten Mojokerto juga mendorong pelaksanaan pelayanan kesehatan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Mojokerto dapat optimal hingga mencapai 80% sampai di Tahun 2024 nanti.
