Banyuwangi, seblang.com – Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah agen dan SPBE (stasiun pengisian bulk elpiji) untuk memastikan ketersediaan stok gas elpiji bersubsidi sekaligus mencari akar permasalahan kelangkaan LPG 3 kilogram yang nyaris merata di Banyuwangi.
Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi II, Hj. Mafrochatin Ni’mah,diikuti anggota lintas fraksi yang diawali dari agen elpiji yang berlokasi di Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi Kota dan SPBE di Kecamatan Kalipuro hingga ke PT Pertamina Terminal BBM Tanjung Wangi, Selasa (25/07/2023).
Hj.Ni’mah sapaan akrab ketua Komisi II DPRD Banyuwangi ini mengatakan bahwa pihaknya berharap pemerintah daerah mencari jalan keluar atau solusi dan akar masalah kelangkaan gas melon ini segera ditemukan.
Dari hasil sidak yang dilakukan, masih belum ditemukan adanya penimbunan gas melon di sejumlah agen, bahkan distribusi LPG bersubsidi itu normal sesuai jadwal dan kuota yang telah ditentukan oleh Pertamina kepada sejumlah pangkalan.
“Kita sidak di SPBE Argopuro ternyata prosesnya juga sudah baik dan berjalan normal, sehingga kebutuhan masyarakat harusnya tercukupi,” ucap politisi PKB asal kecamatan Giri ini.
Namun demikian hasil sidak beberapa anggota Komisi II di daerah pemilihannya masing-masing, ada laporan dari pangkalan, suplai gas melon dari agen ke pangkalan ditiadakan ketika hari libur atau tanggal merah. Hal ini juga telah disampaikan oleh Sales Service PT Pertamina, Muhammad Rafli ketika rapat dengar pendapat beberapa hari lalu.
” ehDi bulan Mei ada instruksi dari Pertamina pusat, hari libur tidak ada suplay gas elpiji 3 Kg dari agen ke pangkalan, ” ucapnya.
Tetapi anehnya kelangkaan justru terjadi pada bulan Juli. Selain itu kelangkaan gas melon terjadi setelah pemberlakukan aturan pembelian elpiji 3 Kg menyertakan KTP sesuai dengan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang petunjuk teknis isi ulang LPG tertentu tepat sasaran. Sehingga pihaknya menduga kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi sehingga terjadi kelangkaan.
”Kami menganalisa, kebijakan Menteri ESDM disalahgunakan oknum untuk kepentingan pribadi, makanya Komisi II akan mengundanghadirkan aparat penegak hukum dan satgas pangan untuk membahas persoalan ini , ” ucapnya.
Sementara dikonfirmasi terpisah Manager SPBE PT Argopuro Sukses, Heru Prasdi mengatakan, proses pengisian hingga distribusi atau suplai gas melon ke sejumlah agen berjalan normal, rata-rata per hari 35 louding Order dengan truk berkapasitas angkut 560 tabung gas melon.namun pada bulan juli 2023 ini,ada peningkatan hingga 40 truk.
” SPBE Argopuro melayani 16 agen di Banyuwangi, untuk suplai ke agen tetap berjalan normal, tidak ada pengurangan, malahan di bulan Juli ada peningkatan menjadi 40 LO per harinya , ” ucap Heru Prasdi
Disisi lain, Komisi II juga meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi operasi pasar yang telah dilaksanakan karena menimbulkan antrian panjang warga. Pemda harus mencari solusi operasi pasar yang lebih baik dan tidak terkesan menyiksa warganya sendiri.///
