Banyuwangi, seblang.com – Setelah selama 4 (empat) hari melaksanakan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah agen dan SPBE gas LPG (elpiji) 3 Kg.DPRD kabupaten Banyuwangi melalui Komisi II kembali menggelar rapat kerja bersama stakeholder terkait di Ruang Rapat Komisi II DPRD Banyuwangi pada Rabu (26/07/2023).
Para wakil rakyat melakukan sidak untuk mengurai benang kusut penyebab terjadinya kelangkaan gas bersubsidi sekaligus memastikan tidak adanya dugaan tindak pelanggaran penimbunan LPG 3 Kg yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat.
Hadir dalam rapat kerja Komisi II, antara lain; Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan, Sales Brand Manager Pertamina Banyuwangi, Pokja Hiswana Migas dan perwakilan Polresta Banyuwangi.
Setelah agenda rapat kerja, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mengungkapkan raker yang dilakukan diantaranya menghasilkan kesepakatan dari Pertamina untuk menambah pasokan atau kuota suplay LPG 3 Kg guna menstabilkan ketersediaan gas bersubsidi di masyarakat yang penyalurannya langsung ke pangkalan.
”Rapat Komisi II ini dalam rangka mencari solusi terkait kelangkaan gas bersubsidi, hari ini disepakati bahwa Pertamina akan menambah kuota yang akan langsung di drop ke pangkalan-pangkalan. Kita juga meminta data agar bisa membantu,” ujar Made Cahyana.
Selain itu, Komisi II juga merekomendasikan pelaksanaan operasi pasar gas elpiji 3 Kg dialihkan ke pangkalan agar masyarakat tidak berjubel menunggu antrian panjang dan Pertamina juga telah menjamin stok elpiji bersubsidi untuk Banyuwangi masih aman.
”Kasihan masyarakat berjubel menunggu antri panjang padahal barang ada yang seharusnya langsung di droping ke pangkalan sehingga warga tidak datang jauh-jauh ke lokasi operasi pasar,” tambah Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi tersebut
Made menuturkan program operasi pasar LPG 3 Kg di pangkalan nantinya akan melibatkan aparat dari pemerintah daerah untuk melakukan kontrol dan pengawasan serta memastikan agar tepat sasaran.
Sementara Sales Branch Manager Pertamina Banyuwangi, Denny Nugrahanto menyatakan, untuk penyaluran elpiji 3 kg di Banyuwangi sebenarnya sama dibandingkan tahun lalu. Kuota per bulannya jumlah yang disalurkan juga masih sama.
“Kita bandingkan antara Januari 2022 dengan 2023, kemudian Juni 2022 dengan 2023 jumlahnya masih sama tidak ada perubahan, indikasinya memang ada peningkatan permintaan,” jelas Denny.
Sejak pemerintah menetapkan covid-19 menjadi endemi sekitar dua bulan lalu itu, menurutnya, permintaan elpiji 3 kg naik cukup signifikan. Bahkan, menurutnya, secara nasional sebenarnya ada peningkatan permintaan kurang lebih 2 persen untuk elpiji 3 kg.
Untuk menyikapi kondisi saat ini, lanjut Denny pihaknya akan mencoba untuk menstabilkan atau menormalkan kelangkaan. Pertamina akan menambahkan suplai langsung ke pangkalan-pangkalan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau mencari elpiji 3 kg ke pangkalan resmi dan tidak perlu berlebihan serta membeli sesuai kebutuhan.
“Kalau ke toko kami khawatirkan ada spekulan yang menaikkan harga sehingga menjadi isu ada kenaikan harga elpijinya. Kalau di pangkalan resmi kami tetap jual sesuai HET yaitu Rp 16 ribu di Jawa Timur,” tambahnya.
Lebih lanjut Denny menjelaskan, untuk Banyuwangi kuota dari pemerintah pusat sebanyak 54 ribu metrik ton. Angka ini, menurutnya, memang ada penurunan dibanding kuota tahun lalu. Tapi, saat ini jumlah yang didistribusikan jumlahnya sama.
“Jadi jumlah yang kami salurkan masih sama dengan tahun lalu. Sampai bulan juli perkiraan kita sudah over 6 persen dari kuota yang ada 54 ribu metrik ton,” tegasnya.
Sampai akhir tahun, kanjut dia diperkirakan ada over penyaluran elpiji 3 kg sekitar 3 -4 persen. Tapi saat ini yang disalurkan masih sama dengan jumlah yang ada yaitu sekitar 153 -155 metrik ton perhari untuk seluruh wilayah Banyuwangi yang terdistribusi pada 1.700 pangkalan dan setiap desa sudah ada, minimal satu pangkalan. “Agar masyarakat bisa menjangkau harga elpiji 3 Kg sesuai dengan HET,” pungkasnya.///
