Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) PT PBS DPRD Banyuwangi Nauval Badri Pembelian kapal Sritanjung merupakan ide brilian Samsul Hadi Bupati Banyuwangi 2000 – 2005 bersama pasangannya Abdul Kadir. Pada masa itu merupakan pemilihan kepala daerah yang pertama kali dipilih oleh rakyat pasca reformasi di Indonesia sekitar 2000.
Dia menuturkan pada saat pencalonan beliau berjanji akan membangkitkan usaha yang ada di darat laut dan udara. “Salah satu bidang usaha jasa kelautan dengan membeli kapal Sritanjung yang akhirnya dikelola oleh PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) Banyuwangi. Dan menjadi aset rakyat Banyuwangi,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Kemudian terkait kondisi terakhir dua kapal Sritanjung yang dikelola oleh PT PBS, menurut Nauval rusak karena faktor human error. Dimana proses perawatan atau maintenance yang sangat terlambat sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan.
Dia menuturkan, pihaknya berharap aset Banyuwangi jangan ditiadakan atau dihilangkan. “Mari kedepan kita berpikir keuntungan dari PT PBS ini menambah income pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi yang besarnya dalam satu tahun Rp. 15 – 20 miliar. Sehingga cukup bagus untuk pemasukan pendapatan daerah,” imbuh Ketua DPC Partai Gerindra Banyuwangi tersebut.
Selain itu, dengan ada PT PBS Banyuwangi mendapatkan nilai positif terkait kesempatan dan peluang kerja bagi warga Banyuwangi. Selain itu juga menjadi sarana dan fasilitas anak sekolah khusus SMK Pelayaran yang ada di kota ujung timur Pulau Jawa untuk belajar kapal.
“Harapan saya dengan adanya Perda BUMD hendaknya dikelola kembali dengan payung hukum yang jelas. Saya kepingin kalau penyeberangan Ketapang dipenuhi kapal-kapal milik Pemkab Banyuwangi atau rakyat Banyuwangi. Istilahnya kita memperoleh pendapatan tanpa menekan masyarakat. Kalau pajak otomatis rakyat wajib membayar,” tambah Nauval./////
