Banyuwangi, seblang.com – Tri Prayudi, Direktur PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) mendapatkan tiga tugas dari bupati Banyuwangi Ratna Ani Lestari pada awal Januari 2007, yaitu; untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), rasionalisasi karyawan PT PBS dan perbaikan manajemen.
“Dua yang sudah berhasil kami laksanakan satu yang belum yaitu rasionalisasi karyawan. Karena pada saat itu idealnya jumlah karyawan 80 sampai dengan 90 orang. Namun dalam kenyataan lebih dari 100 orang bekerja sebagai staff kantor maupun operasional kapal LCT Putri Sri Tanjung,” jelas Prayudi kepada wartawan media ini pada Rabu (12/07/2023).
Tahun pertama setelah menjabat sebagai Direktur PT PBS,Prayudi mengajak komunikasi dan koordinasi beberapa koordinator di mesin maupun karyawan yang lain. Dengan tetap mempertahankan karyawan berupaya meningkatkan target pendapatan asli daerah.
Pada tahun 2007 tersebut PT PBS mampu menyumbang sekitar Rp. 5 miliar bagi PAD Kabupaten Banyuwangi. Puncaknya pada tahun 2008 kami mampu menyumbang Rp. 5, 150 miliar untuk PAD Banyuwangi.
Prayudi menuturkan manajemen PT PBS sengaja tidak mengurangi jumlah karyawan dengan pertimbangan rata-rata mereka adalah putra daerah Banyuwangi “Sehingga apabila ada pengurangan pasti akan ada gejolak. Kenyataan dengan jumlah karyawan lebih dari 100 masih mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi PAD Banyuwangi pada waktu itu dan untuk pembayaran gaji dan hak-hak karyawan bisa dilaksanakan tepat waktu,” tambah Prayudi.
Namun seiring dengan perjalanan waktu biaya operasional LCT Putri Sri Tanjung bertambah besar karena usia kapal yang tua sehingga harus melakukan docking dengan biaya yang cukup besar dengan beban jumlah karyawan yang overload.
Namun kondisi tersebut bisa bertahan sampai Prayudi mengakhiri masa baktinya sebagai Direktur PT PBS salah satu informasi online kepada pemerintah daerah adalah permintaan agar kapal LCT Putri Sri Tanjung diremajakan.”Karena plat dasar sebenarnya untuk kapal sungai bukan untuk penyeberangan laut Ketapang-Gilimanuk. Selain itu kondisinya cukup parah yang berbahaya untuk keselamatan penumpang maupun kru kapal,” pungkas Tri Prayudi.
Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) PT PBS DPRD Banyuwangi Nauval Badri Pembelian kapal Sritanjung merupakan ide brilian Samsul Hadi Bupati Banyuwangi 2000 – 2005 bersama pasangannya Abdul Kadir. Pada masa itu merupakan pemilihan kepala daerah yang pertama kali dipilih oleh rakyat pasca reformasi di Indonesia sekitar 2000.
Dia menuturkan pada saat pencalonan beliau berjanji akan membangkitkan usaha yang ada di darat laut dan udara. “Salah satu bidang usaha jasa kelautan dengan membeli kapal Sritanjung yang akhirnya dikelola oleh PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) Banyuwangi. Dan menjadi aset rakyat Banyuwangi,” jelasnya beberapa waktu lalu.
Kemudian terkait kondisi terakhir dua kapal Sritanjung yang dikelola oleh PT PBS, menurut Nauval rusak karena faktor human error. Dimana proses perawatan atau maintenance yang sangat terlambat sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan.
Dia menuturkan, pihaknya berharap aset Banyuwangi jangan ditiadakan atau dihilangkan. “Mari kedepan kita berpikir keuntungan dari PT PBS ini menambah income pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi yang besarnya dalam satu tahun Rp. 15 – 20 miliar. Sehingga cukup bagus untuk pemasukan pendapatan daerah,” imbuh Ketua DPC Partai Gerindra Banyuwangi tersebut.
Selain itu, dengan ada PT PBS Banyuwangi mendapatkan nilai positif terkait kesempatan dan peluang kerja bagi warga Banyuwangi. Selain itu juga menjadi sarana dan fasilitas anak sekolah khusus SMK Pelayaran yang ada di kota ujung timur Pulau Jawa untuk belajar kapal.
“Harapan saya dengan adanya Perda BUMD hendaknya dikelola kembali dengan payung hukum yang jelas. Saya kepingin kalau penyeberangan Ketapang dipenuhi kapal-kapal milik Pemkab Banyuwangi atau rakyat Banyuwangi. Istilahnya kita memperoleh pendapatan tanpa menekan masyarakat. Kalau pajak otomatis rakyat wajib membayar,” tambah Nauval./////
