Banyuwangi, seblang.com – Komisi III DPRD Kabupaten Banyuwangi meminta Dinas Perhubungan untuk segera melakukan evaluasi payung hukum yang mengatur tentang perparkiran. Sebab melihat potensi retribusi parkir di Banyuwangi sebenarnya cukup besar sebagai kota wisata. Sehingga potensi perparkiran bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari usai menggelar rapat kerja evaluasi penerimaan pajak parkir berlangganan dan retribusi Uji Kir kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan Badan pendapatan daerah (Bapenda), Jum’at (7/07/2023).
”Berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan, realisasi pajak parkir berlangganan tahun 2022 lalu masih belum mencapai target yang ditetapkan, ” ucap politisi Partai Demokrat asal kecamatan Gambiran ini.
DPRD sebagai salah satu penyelenggara pemerintah tentu berkeinginan penerimaan pajak parkir berlangganan lebih maksimal seiring dengan besarnya target PAD tahun 2023 ini. Agar relisasi pajak parkir bisa lebih maksimal, tentu harus ada metode yang efektif. Disisi lain juga untuk menjaga ketertiban dan mencegah kebocoran pendapatan dari sektor parkir ini.
”Tadi dalam rapat ada masukan dari Dishub untuk memungut retribusi parkir insidentil ketika ada even seperti Banyuwangi Festival maupun even-even lainnya yang digelar pihak swasta dengan catatan ada payung hukum yang mengatur,” ucap Emy.
Realisasi pajak parkir berlangganan di tahun 2022 hanya tercapai diangka Rp. 19 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 25 miliar. Dishub mengakui target pajak berlangganan yang ditetapkan saat pembahasan perubahan anggaran tahun 2022 belum sebanding dengan data potensi pajak yang ada yakni kendaraan roda du dan roda empat di Banyuwangi. Jumlah kendaraan roda dua tahun 2022 sebanyak 428.425 unit sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 60.450 unit.
