Banyuwangi, seblang.com – “Jikalau saat ini kasus PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PT PBS) selesai begitu saja tidak ada ceritanya kan aneh, itu uang negara, itu uang rakyat, jadi rasanya aneh banget kalau tiba-tiba hilang begitu saja.”
Ungkapan tersebut disampaikan oleh Bupati Banyuwangi periode tahun 2005 hingga 2010, Dr. Ratna Ani Lestari kepada wartawan media ini di rumahnya beberapa waktu lalu.
Menurut Ratna apabila memang ada indikasi pidana harusnya dari ketua tim aset daerah dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi bisa melacak dengan cara meminta pihak lain atau membentuk tim atau bagaimana untuk melacak keberadaan aset tersebut.
Wanita kelahiran 1965 itu mengungkapkan selama kepemimpinannya sebagai Bupati Banyuwangi, saat itu pendapatan dari kapal Sritanjung berkisar antara Rp. 4-5 M.” Selain itu selama 5 tahun beroperasi mereka itu bisa juga mengamankan pegawai-pegawai pada era Pak Samsul Hadi yang bekerja disitu,” jelasnya.
Lulusan S3 Doktor Ekonomi Universitas Brawijaya Malang itu menuturkan dengan kondisi kapal LCT Sritanjung yang ada saat itu managemen PT PBS yang direkturnya dijabat Tri Prayudi, tetap dapat menyetor ke APBD sebesar Rp. 4 – 5 Milyar.
“Adapun terkait kondisi hancurnya kondisi kapal LCT Sritanjung saat ini seharusnya terdapat audit angkutan publik dari sisi manajemen dan melaporkan juga kepada DPRD Banyuwangi,” imbuh Ibu satu anak itu.
Hal tersebut merupakan salahsatu cara teknis mungkin bertanya kepada Bagian Perekonomian Pemkab Banyuwangi. Tetapi selanjutnya ini akan menjadi menjadi sumber pendapatan daerah juga, dari sisi perusahaan di luar perusahaan daerah.
“Tetapi paling tidak DPRD Banyuwangi khususnya Komisi yang membidangi berikutnya itu bisa secara rutin untuk mengevaluasi lah kinerja dari PT. PBS Banyuwangi,” tambah Ratna.
