Blitar Kota, seblang.com – Walikota Blitar menghadiri rapat paripurna yang di gelar DPRD Kota Blitar untuk menyampaikan tanggapan terhadap pendapat akhir fraksi tentang Raperda Pengarusutamaan Gender (PUG), serta jawaban atas Pandangan Umum (PU) fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022.
Rapat paripurna yang digelar di Graha Paripurna kantor DPRD Kota Blitar, pada Kamis (15/06/2023) dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim, dan dihadiri wakil ketua dan anggota DPRD Kota Blitar, Sekda Kota Blitar dan juga perwakilan dari Polres Blitar Kota dan Kodim 0808 serta OPD terkait.
Pada agenda rapat paripurna kali ini, selain penyampaian jawaban Walikota Blitar terhadap PU fraksi dan tanggapan terhadap pendapat akhir fraksi tentang Raperda (PUG), adalah penetapan persetujuan bersama atas Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Raperda tentang (PUB) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Alhamdulillah sudah kita sampaikan semuanya, juga berbagai pandangan fraksi sudah kita disampaikan dan sudah kita berikan tanggapan yang sekaligus sudah kita tanda tangani, Insya Allah proses berikutnya yaitu mendaftarkan ke kantor Gubernur Jawa Timur untuk dijadikan dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah,”
Hal itu diucapkan Walikota Blitar saat ditemui para awak media usai rapat paripurna terkait Pandangan Umum fraksi dan tanggapan terhadap Pengarusutamaan Gender.
Lebih lanjut, Walikota Santoso mengatakan Kota Blitar tahun 2018 sudah pernah mendapatkan piagam penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya atau APE, adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
“Sudah sejak tahun 2018 kita sudah pernah memperoleh piagam penghargaan APE itu sebagai bukti bahwa pemerintah Kota Blitar telah mengaplikasikan dan mengimplementasikan PUG, karena untuk mendapatkan penghargaan di bidang APE kalau tidak mempunyai indikator tidak akan bisa terwujud.”
Orang nomor satu di Kota Blitar itu juga menuturkan untuk pos-pos jabatan, apakah itu Lurah atau Kepala Dinas kalau memang pejabat itu punya kompetensi walaupun perempuan tetap akan berikan kesempatan yang sama sehingga mereka bisa lebih banyak berprestasi, pungkasnya. (adv/kmf/dip)
