Mojokerto, seblang.com – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati bersama Sekretaris Daerah Teguh Gunarko, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern (Wasin) tahun 2023 secara virtual di Command Center, Pemkab Mojokerto, Rabu, (14/06/23). Rakornas dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Sebanyak 2.718 peserta yang terdiri dari Pimpinan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (KLD), Direksi, Satuan Pengawasan Intern BUMN, serta pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pemeriksa Eksternal. Rakornas Wasin Tahun ini mengambil tema “Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi“.
Presiden RI. Joko Widodo secara resmi membuka agenda tahunan yang digelar di Kantor BPKP, Jakarta Timur. Jokowi tiba dilokasi acara sekitar pukul 09.30 WIB langsung disambut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Sri Mulyani hingga Kepala BPKP RI Muhammad Yusuf Ateh. Dalam acara itu tampak hadir Mensesneg Pratikno, Ketua KPK Firli Bahuri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
“Dengan mengucap Bismillahirahmanirrohim pada pagi hari ini, secara resmi saya buka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023,” kata Jokowi membuka acara.
Sementara dalam arahanya, Jokowi mengingatkan agar para pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalankan tugasnya secara baik. BPKP harus melakukan pengawasan serta berorientasi pada hasil. Terlebih saat ini pemerintah sedang fokus melakukan peningkatan produktivitas menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini bukan hal yang mudah, angka-angkanya sudah ada tapi tantangannya tidak gampang. Kita tahu situasi global, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung,” jelas Jokowi
Masih kata presiden, situasi di sejumlah negara saat ini sedang mengalami masa sulit. Ada 96 negara masuk pasien (IMF). Hal ini menunjukkan situasi dunia saat ini benar-benar pada situasi yang sangat sulit.
“Oleh karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan, mulai dari dana APBN, APBD, maupun BUMN, semua harus produktif. Hal ini ntuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2044 dan ini tidak mudah,” pintanya.
Kata Presidsen, disini peran pengawasan sangat penting. Supaya pembelanjaan anggaran sesyai dan benar benar sampai ke maayarakat.
“Ini pentingnya peran pengawasan, kenapa saya juga sering cek ke lapangan? saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan betul betul sampai ke rakyat. Jika tidak dicek langsung, hati-hati kita lemah di situ. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan ke prosedurnya, tapi orientasinya ke hasilnya apa,” terang Jokowi.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, banyak APBD yang berpotensi tidak optimal. Ia juga mengingatkan BPKP untuk betul-betul mengawasi anggaran pemerintah agar lebih produktif lagi.
“Sekali lagi perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris, jangan sampai ada data yang ditutup-tutupi, kalau memang ada yang salah tunjukkan keasalahan, cara memperbaiki seperti apa,” kata Presiden Joko Widodo.//////
