Untuk itu dia peristiwa yang sudah terjadi sebagai pembelajaran dan mengajak warga masyarakat untuk bersama-sama berupaya hidup bersih dengan memilih pemimpin yang mampu.”Sehingga rakyatlah yang akhirnya akan menerima manfaatnya. Kalau pemimpinanya amanah maka rakyatnya akan hidup sejahtera,” pungkas H Naufal.
Sebelumnya diberitakan dinilai lebih banyak mudharatnya, Fraksi PPP DPRD Banyuwangi meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) mengkaji ulang pelaksanaan pilkades serentak di wilayah Banyuwangi.
Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Banyuwangi, H.Basir Qodim, seharusnya pemilihan kepala desa (Pilkades) lebih baik ditiadakan karena dampak negatif atau mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya.
Dia menuturrkan pihaknya mendukung pendapat atas kekhawatiran beberapa pihak pelaksanaan Pilkades serentak di Banyuwangi yang potensi berdampak negatif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Lebih baik Undang-undang (UU)- nya dirubah.atau diganti ke Aparatur Sipil Negara (ASN) atau kepala desa (Kades)-nya ditunjuk langsung oleh pemerintah. Atau dengan cara pemerintah membuat lembaga khusus membimbing para calon yang akan dipilih menjadi Kades,” jelas H Basir kepada wartawan media pada Kamis (01/06/2023).//////
