Terkait kendala yang dihadapi, lanjut Wahyu untuk Banyuwangi tidak terlalu banyak karena dukungan Pemkabnya cukup bagus. Masyarakatnya pun malah berharap seluruh desa divisi yang bagi Timdu cukup kewalahan karena waktu kami terbatas di tiap Kabupaten.
“Karena sekali turun Timdu ini adalah satu provinsi kalau yang ajukan tahun lalu itu 10 Kabupaten tim kami harus kami pecah saat itu menjadi tiga grup kecil,” tambah Wahyu.
Dosen UGM Yogyakarta itu menambahkan untuk pembiayaan program PPTPKH sepenuhnya menjadi beban APBN. Sehingga apa bila ada yang dibebankan pekada warga, sebenarnya itu kembali kepada warga sendiri karena persoalan tanah itu dari dulu banyak yang mengambil kesempatan.
Pihaknya yakin saat ini warga mudah regulasi bisa di download dan bisa membaca sendiri.”Sayangnya bahkan setingkat pemerintah kabupaten kan jarang langsung mengupdate tidak banyak yang melakukan. Kalau Pemkab Banyuwangi ini cukup begitu ada regulasi baru langsung update,” pungkas Wahyu.
Hadir dalam acara tersebut antara lain; Arief Setiawan, Asisten Pemerintahan dan. Kesejahteraan Rakyat Sekretaris. Daerah Kabupaten Banyuwangi, Kabag Pemerintahan Pemkab Banyuwangi, Nurhdadi bersama beberapa staf, Perwakilan Perhutani, Anggota Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Banyuwangi, Camat, Kapolsek, Danramil, Kades/Lurah dan beberapa undangan lain.
