Banyuwangi, seblang.com -Sebuah kejadian yang memilukan tidak akan pernah ada habisnya ini kalau kisah tentang pekerja migran Indonesia (PMI). Apalagi ini memang kondisinya yang lebih memprihatinkan karena keberangkatanya dalam posisi unprosedural, ilegal / tidak resmi.
Menurut Anggota Fraksi Gerindra Sejahtera DPRD Banyuwangi Neni Viantin DM, walaupun kenyataan yang ada seperti itu tentunya di sini kehadiran dan kepedulian pemerintah dibutuhkan karena menyangkut nasib warga negara Indonesia khususnya tinggal di Banyuwangi..
“Harapan kami pemerintah tetap berperan bagaimana melindungi PMI tersebut karena biar bagaimanapun dia kan orang Banyuwangi yang sudah berjasa juga untuk negara yang berupa devisa yang masuk,” jelas Neni di rumahnya pada Selasa (23/05/2023).
Politisi PKS itu menuturkan pada saat mendengar pekerja Indonesia yang berangkat secara illegal, yang terbersit dipikiranya adalah rasa kasihan. Sebab orang itu benar-benar kepepet tidak punya uang sehingga nekat berangkat dengan iming-iming tanpa biaya berangkat. Mereka tidak tahu dan tidak paham bahwa ketika masuk ke sana mereka harus memiliki persyaratan dan dokumen yang lengkap.
“Saya sendiri begitu mendengar ada kerja migran yang ilegal itu, wah ini benar-benar orang-orang yang kepepet. Sehingga yang sebenarnya harus kita tolong yang memang kalau orang-orang seperti ini, seharusnya kita perhatikan dengan cara mencegah yang memfasilitasi memberangkatkan mereka itu. Jangan justru menzalimi dan menjadikan mereka pihak yang diperas,” tambah politisi kelahiran Madiun itu.
Tentunya mereka ketika memberikan iming-iming sesuatu kepada calon PMI yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi, ada yang mengirim secara illegal. Kasihan pekerja migrannya.Sehingga pihaknya berharap pemerintah juga perhatian begitu melihat ada sebuah fasilitator apa perusahaan pengirim pengerah tenaga kerja yang tidak resmi ini harus ada teguran dan tindakan yang tegas kepada mereka supaya tidak terulang kejadian yang sama, imbuhnya.
Menurut mantan guru tersebut, realitas tersebut merupakan salahsatu indikator program sosialisasi danedukasi pemerintah yang tidak berhasil. Termasuk bagaimana pemerintah seyogyanya menyeleksi ataupun memberi ketegasan terhadap perusahaan pengirim PMI yang ilegal tadi.
Selain itu masyarakat pun juga harus diedukasi ketika mau ke sana. mereka ini harus tahu perusahaan yang akan mengirim dan nanti seperti apa dokumen-dokumen yang ada.
“Kalau sekedar berangkat itulah dia harus hati-hati yang saat ini juga masih banyak terjadi dan banyak menimpa pada orang-orang yang memang sekedar pokoknya segera dapat solusi dari masalah ekonomi. Tanpa melihat dan mempertimbangkan bahwa mereka itu juga mereka akan bekerja di negara lain yang membutuhkan dokumen-dokumen untuk melindungi dirinya,” jelas Neni.
Sehingga, lanjut Neni, program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dibutuhkan sampai yang paling ujung sampai tingkat Rukun tetangga (RT) yang menjadi tempat-tempat atau kantong-kantong yang biasa mengirim ke PMI. Sehingga kepala desa (Kades) juga harus mampu bekerja sama dengan para ketua RT untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warganya.
“Ketika ada warganya yang paling tahu ketua RT ketika ada warga yang mau berangkat menjadi PMI. Sehingga Ketua RT ini perlu mengingatkan sudahkah mereka ini berangkat dengan dokumen yang lengkap. Sudahkah mereka ini dengan menggunakan biro jasa yang resmi,” ujar Neni.
Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan terulangnya kejadian pengiriman tenaga kerja unprosedural sampai ke level terbawah. Para ketua RT diharapkan terlibat aktif dalam membantu sosialisasi dan edukasi terkait PMI.
”Karena yang paling tahu dan pertama kali mengetahui ada warganya yang akan berangkat kan ketua RT. Kemana Yu Nah, Yu Tun, yang tahu kan Ketua RT seperti itu. Sehingga sosialisasi dan edukasi perlu digalakkan lagi sampai level RT,” pungkas Neni Viantin.////
