Mojokerto, seblang.com – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, mendorong seluruh Kelompok Tani Hutan memanfaatkan lahan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Karena di Jawa Timur ada ribuan Kepala Keluarga (KK) yang menggantungkan hidupnya dari hasil hutan. Namun para petani diingatkan, supaya tetap mematuhi atauran yang ada dan menghindari konflik wilayah.
Itu dikatakan Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat membuka Festival Perhutanan Sosial, yang digelar Asosiasi Perhutanan Sosial Indonesia, di Pemandian Air Panas Pacet, Mojokerto, Selasa (23/05/23).
Kata Siti Nurbaya, dengan pemberdayaan bersama yang diprakarsai Asosiasi Perhutanan Sosial Indonesia ini, masyarakat kawasan hutan harus sejahtera. Karena banyak yang bisa dimanfaatkan dari kawasan hutan. Tidak hanya pertanian tetapi juga pemberdayaan dan pariwisata.
“Minimal, masyarakat kawasan hutan harus berpenghasilan Rp 3 juta – Rp 3,5 juta perbulan, itu minimal,” kata Siti
Di Jawa Timur sendiri tercatat ada 500 ribu hektare lebih kawasan hutan yang sekarang dimanfaatkan masyarakat kelompok tani hutan. Tersebar mulai dari Banyuwangi hingga Madiun.
“Di Jawa Timur tercatat sekitar 500 ribuh lebih kawasan hutan yang dimanfaatkan 347 kelompok masyarakat untuk mencari penghasilan keluarga, sesuai dengan SK Kementerian KLH,” kata Slamet Ketua P2SI Jawa Timur di sela-sela acara.
Slamet yang juga Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Alas Desa Penanggungan Trawas ini, menjelaskan, masyarakat memanfaatkan lahan hutan untuk bercocok tanan dan membuka tempat pariwisata.
“Dimanfaatkan untuk menanam hijauan pakanternak, menanam toga atau empon empon, sebagian dikelola menjadi tempat wisata,” jelasnya.
Slamet tak menampik kendala di lapangan selama ini adalah konflik wilayah, termasuk dengan Perhutadi dan Lembaga Desa. Untuk meminimalisir itu pihaknya terus melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di masing masing wilayah.
“Konflik jelas ada, makanya kami terus melakukan komunikasi pada semua pihak termasuk pemerintahan desa supaya program ini mendapat dukungan dari semua pihak,” pungkas Slamet.////