KH Chriswanto juga mengingatkan, kemiskinan tersebut menyebabkan masyarakat akar rumput patah hati dengan demokrasi, yang dulu menjadi angin segar pada 1998. Ia pun menyinggung keterlibatan para pemodal dalam kekuasaan, yang mengakibatkan pelaksana negara tunduk pada pihak swasta, “Inilah yang memicu lahirnya shadow state, di mana pemodal bertransaksi dengan elit politik untuk mengatur kebijakan,” tuturnya.
Kebijakan yang propemodal belum tentu menguntungkan masyarakat, inilah yang menurut KH Chriswanto menjadi keprihatinan civil society, “Mimpi tentang demokrasi yang meningkatkan kesejahteraan menjadi pupus, jadi kita tidak bisa menyalahkan kalau ada sebagian masyarakat yang merindakukan masa lalu,” tuturnya prihatin.
Ia mengingatkan demokrasi menuntut akuntabilitas dan transparansi, karena semangatnya adalah kekuasaan di tangan rakyat yang dijalankan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, pada dasarnya penguasa bekerja untuk rakyat dalam demokrasi yang kita sepakati ini, “Jadi apapun kebijakan yang diambil, haruslah selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita punya panduan Pembukaan UUD 1945, di sanalah titik yang kita tuju,” imbuhnya.
LDII mengajak agar masyarakat memeriahkan pesta demokrasi. Meskipun demokrasi belum menunjukkan peningkatan kesejahteraan, namun masyarakat harus meyakini konsensus bentuk pemerintahan yang lahir pada Reformasi 1998, “Demokrasi ini bisa kita perbaiki dengan memilih para pemimpin yang memiliki kualitas, integritas dan elektabilitas, bukan popularitas,” pesan KH Chriswanto.
Popularitas bisa dibangun dengan banyak hal, bahkan di era media sosial sangat memungkinkan seseorang populer atau viral dalam beberapa hari saja, “Namun elektabilitas adalah persoalan amanah dan kejujuran serta integritas. Pemimpin atau wakil rakyat seperti itulah yang rakyat kehendaki, sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi kita,” pungkas KH Chriswanto Santoso.////
