Banyuwangi, seblang.com – Sejak awal Komisi I DPRD kabupaten Banyuwangi mengingatkan eksekutif untuk mengutamakan kepentingan nasional yang lebih besar yaitu kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan umum ( Pemilu) 2024.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Irianto pernyataan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi yang menyatakan sewaktu -waktu tahapan Pilkades dihentikan apabila rekomendasi aparat keamanan situasi kondisinya tidak kondusif. Kemudian akan dilanjutkan setelah pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai terlalu berspekulasi.
“Sejak awal kami mengingatkan eksekutif untuk mengalah menunda Pilkades demi kepentingan nasional yang lebih besar yaitu kelancaran dan kesuksesan semua proses dan tahapan Pemilu 2024,” jelas Irianto kepada wartawan ini pada Kamis (28/05/2023).
Politisi PDI Perjuangan asal Muncar juga mengingatkan ekses negatif Pilkades yang berpotensi mengakibatkan kurang maksimalnya partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.
“Belajar dari pengalaman sebelumnya konflik yang terjadi di desa akibat beda pilihan dalam Pilkades terkadang 2 tahun belum tuntas. Sedangkan tahun ini pelaksanaan Pilkades waktu mepet dengan pelaksanaan Pemilu yang dijadwalkan Februari 2024 mendatang,” pungkas Irianto.
Seperti diberitakan sebelumnya dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Kades) serentak yang akan digelar pada Oktober 2023 mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi mengandeng aparat keamanan dari Kodim 0825, Polresta Banyuwangi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta stake holder terkait.
Menurut Plt Kepala DPMD Banyuwangi, Ahmad Faisol, proses pelaksanaan pilkades bisa berjalan apabila dukungan dari aparat keamanan. ”Karena ini menjadi salah satu tolak ukur terselenggaranya pilkades. Kalau kondisi tidak memungkinkan suatu saat nanti bisa jadi di tengah perjalanan dimungkinkan sekali tahapan tersebut dihentikan dilanjutkan berikutnya setelah situasi kondisi yang tertib dan sebagainya,” jelasnya kepada wartawan media ini di kantor Pemkab Banyuwangi pada Rabu (17/05/2023).
Dia menuturkan terkait dengan adanya potensi kemungkinan bacaleg yang melaksanakan kampanye pribadi dalam tahapan pilkades tidak terlalu mengkuatirkan karena jadwal pelaksanaan kampanye pilkades hanya tiga hari. Setelah itu masa tenang, apabila melihat yang terjadi selama ini dalam proses penyelenggaraan pilkades sebelumnya juga relatif tidak ada kasus yang menonjol.
Sehingga, lanjut Faisol pihaknya merasa optimis masa kampanye berjalan dengan aman karena ini lingkupnya desa tentunya berbeda dibandingkan level yang lebih luas. Sehingga nanti tergantung rekomendasi dari pihak keamanan. Terus terang kami butuh support dari Polresta, Kodim dan aparat keamanan yang lain.
“Karena sesuai dengan arahan pemerintah pusat pelaksanaan pilkades harus mempertimbangkan dari masukan dari pihak pengamanan. Yang jelas harus ada jaminan penyelenggaraan pilkades berlangsung aman dan tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu,” pungkas Faisol./////
