Banyuwangi, seblang.com – Dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Kades) serentak yang akan digelar pada Oktober 2023 mendatang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi mengandeng aparat keamanan dari Kodim 0825, Polresta Banyuwangi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta stake holder terkait.
Menurut Plt Kepala DPMD Banyuwangi, Ahmad Faisol, proses pelaksanaan pilkades bisa berjalan apabila dukungan dari aparat keamanan.”Karena ini menjadi salahsatu tolak ukur terselenggaranya pilkades.Kalau kondisi tidak memungkinkan suatu saat nanti bisa jadi di tengah perjalanan dimungkinkan sekali tahapan tersebut dihentikan dilanjutkan berikutnya setelah situasi kondisi yang tertib dan sebagainya,” jelasnya kepada wartawan media ini di kantor Pemkab Banyuwangi pada Rabu (17/05/2023).
Dia menuturkan terkait dengan adanya potensi kemungkinan bacaleg yang melaksanaan kampanye pribadi dalam tahapan pilkades tidak terlalu mengkuatirkan karena jadwa pelaksanaan kampanye pilkades hanya tiga hari. Setelah itu masa tenang, apabila melihat yang terjadi selama ini dalam proses penyelenggaraan pilkades sebelumnya juga relatif tidak ada kasus yang menonjol.
Sehingga, lanjut Faisol pihaknya merasa optimis masa kampanye berjalan dengan aman karena ini lingkupnya desa tentunya berbeda dibandingkan level yang lebih luas. Sehingga nanti tergantung rekomendasi dari pihak keamanan. Terus terang kami butuh support dari Polresta, Kodim dan aparat keamanan yang lain.
“Karena sesuai dengan arahan pemerintah pusat pelaksanaan pilkades harus mempertimbangkan dari masukan dari pihak pengamanan. Yang jelas harus ada jaminan penyelenggaraan pilkades berlangsung aman dan tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu,” pungkas
Seperti diberitakan sebelumnya dalam upaya menjaga kondusifitas wilayah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten Banyuwangi mengharapkan pada waktu pesta demokrasi di Indonesia khususnya di wilayah Banyuwangi yang bersamaan hampir mendekati Pilkades direncanakan tanggal 25 Oktober 2023.
Menurut Ketua Bawaslu Banyuwangi, H Hamim, pihaknya kemarin sudah sampaikan kepada Bawaslu RI ke Banyuwangi untuk melakukan supervise.”Kita masukkan ini adalah satu indeks kerawanan pemilu yang ada di kabupaten Banyuwangi. Indeks kerawanan yang tentunya berbeda dengan kabupaten yang tidak ada Pilkades,” jelas Hamim kepada sejumlah wartawan.
Dia mencontohkan kasus di salahsatu kabupaten di kepulauan Madura itu juga terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, yang berupa tindak kekerasan kaitannya dengan pemilihan kepala desa (Pilkades).
Apalagi besok itu di Banyuwangi pada tanggal pelaksanaan pilkades mendatang mendekati masa kampanye. Sehingga Bawaslu Banyuwangi mengharapkan nanti dukungan dari semua pihak dari Forpimda kemudian dari kepolisian dan stake holder yang ada.
”Mari kita sama awasi pelaksanaan Pilkades supaya berjalan aman lancar tertib dan sukses serta tidak mengganggu tahapan pelaksaan hajatan nasional yakni pemilu,” tambah Hamim.////
