Banyuwangi, seblang.com – Ratusan bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) untuk DPRD Kabupaten Banyuwangi yang terdata saat ini sibuk melakukan pengurusan surat bebas tindak pidana dari Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi.
Surat keterangan PN tersebut menjadi salahsatu persyaratan yang wajib dipenuhi Bacaleg untuk mengikuti kontestasi Pemilu di 2024 mendatang.
Bagi Bacaleg yang ingin mengurus surat keterangan dari PN bisa menggunakan aplikasi yang dapat diakses secara online. Cara ke dua yang dapat dimanfaatkan secara manual dengan cara yang bersangkutan datang langsung ke bagian pelayanan Pengadilan Negeri Banyuwangi.
Ada dua aplikasi yang disiapkan. Pertama aplikasi milik Mahkamah Agung (MA) RIÂ bernama E-Raterang. Kedua adalah aplikasi E-Suket sebuah inovasi yang digagas PN Banyuwangi
“Aplikasi E-Suket disiagakan bila mana aplikasi milik Mahkamah Agung mengalami kendala,” ujar Ketua PN Banyuwangi, Muhammad Panji Santoso, kepada sejumlah wartawan pada Jumat (5/5/2023).
Dalam beberapa hari terakhir aplikasi E-Raterang sempat mengalami gangguan sehingga membuat banyak Bacaleg harus mengurus secara manual di Kantor PN Banyuwangi.
Panji menuturkan pengurusan surat keterangan bebas tindak pidana secara manual mulai terpantau ramai sejak Rabu (3/5/2023) lalu
“Kami sudah menyediakan alternatif lewat aplikasi E-Suket dan sudah kami sosialisaikan, tetapi banyak Bacaleg yang bingung dan memilih mengurus secara manual,” tambah Panji.
Untuk memastikan keandalan layanan, PN Banyuwangi membuka 5 loket. Layanan dibuka mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB.
Untuk menghindari terjadinya penumpukan pelayanan dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Gelombang kedua mulai pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB.
“Hari ini kita evaluasi, nanti tidak menutup kemungkinan kita akan membuka layanan hingga malam hari. Kami siap memberikan layanan terbaik layanan hingga masa pendaftaran pencalonan selesai,” cetusnya.
Sejak dibuka pada Januari lalu, total sudah ada 270 Bacaleg yang mengurus surat bebas pidana. Angka tersebut akumulasi dari pengurusan via aplikasi dan manual.
“Jumlah ini dari bulan Januari hingga saat ini, jumlah tersebut tidak menutup kemungkinan juga masih akan bertambah,” imbuhnya.
Untuk mengantisipasi penumpukan pihaknya juga telah bekerjasama dengan pengurus partai politik (Parpol) untuk mempermudah pengurusannya. Dan model pelayanannya bersifat jemput bola.
“Hingga kini tidak ada kendala. Penumpukan juga tidak membuat layanan lainnya seperti pidana, perdata di PN Banyuwangi terhambat. Semua lancar,” pungkasnya./////
