Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam waktu dekat akan menyelenggarakan lelang jabatan atau seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka (open bidding) untuk mengisi sebelas jabatan eselon dua atau setingkat Kepala Dinas yang saat ini diisi oleh pelaksana tugas (Plt)
Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi (Sekdakab) Banyuwangi H. Mujiono, pihaknya sudah mengajukan permohonan kepada komisi aparatur sipil negara (KASN. Saat ini sudah turun 11 (sebelas) rekomendasi yang akan ditindak lanjutin dalam waktu dekat.”Kalau bisa kurang lebih dua minggu lagi kita lakukan seleksi terbuka dan biasanya proses sampai 1 (satu)bulan,” jelasnya kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Banyuwangi.
Dia menuturkan pemkab Banyuwangi mengajukan semuanya yang ada di Plt ada 11, antara lain; Sekretaris dewan (Sekwan), Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), BPBD, DPU Cipta Karya Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
“Sebelas inilah yang kami ajukan ke komisi aparatur sipil negara (KASN) sudah ada rekomendasi tinggal kami tindak lanjut. Kenapa agak mundur kami kemarin menata dulu di eselon tiga. kan kemarin tidak ada eselon dua. Sehingga kami lakukan untuk penataan eselon 3 selevel camat, Kabid, Sekretaris Dinas, dan Kelurahan kita evaluasi dulu,” imbuh pejabat yang hobi main bulutangkis itu.
H Mujiono menambahkan pihaknya akan melakukan evaluasi para Kepala Dinas yang ada saat ini, baru nanti akan diadakan lelang jabatan / seleksi dan promosi jabatan publik secara terbuka (open bidding) untuk eselon dua. Sekaligus nanti uji kompetensi dilakukan kepada kepala dinas yang sudah ada akan tetapi perlu direfresh. Insya Allah lah dalam kurun waktu satu dua bulan akan ada penyegaran lagi.
Untuk pelaksanaan open bidding, lanjut H Mujiono pihaknya sebenarnya sudah melakukan pemberitahuan kepada kabupaten /kota lain. Tetapi biasanya pejabat daerah lain kalau masuk ke Banyuwangi mungkin berfikir lagi.
“Karena mungkin gradenya kami tidak mengatakan lebih tinggi tetapi menyesuaikanlah. Kita terbuka aja silakan kalau ada dari kabupaten/ kota lain,” tambah dia.
Seperti diberitakan sebelumnya menanggapi banyaknya pejabat pelaksana tugas (Plt) di lingkungan Pemkab Banyuwangi pertanyaannya tergantung pada kemauan Bupati Ipuk Fiestiandani sebagai pemimpin Banyuwangi untuk mempercayai kemampuan dan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) yang ada saat ini.
Menurut Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi, H. Khusnan Abadi terkait banyaknya Plt pihaknya mempersoalkan masalah tersebut tetapi bukan berarti tidak sepenuhnya setuju. Tetapi Plt adalah pejabat yang tidak memiliki kewenangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksinya) karena kewenangan mengeksekusi tidak ada.
“Karena untuk hal-hal yang menjadi kewenangan setingkat Kepala Dinas atau penggunaan anggaran harus konsultasi dan menunggu keputusan bupati,” jelas H. Khusnan di ruang Fraksi PKB DPRD Banyuwangi pada Senin (03/04/2023).
Pertanyaannya, lanjut dia, apakah tidak ada pejabat Banyuwangi yang memiliki kapasitas untuk menjadi pejabat definitif ? Baik pangkat golongan maupun kapasitas mereka. Banyuwangi memiliki banyak pejabat senior dan memiliki kemampuan dan kapasitas yang teruji.
“Berarti Bupati Banyuwangi tidak percaya terhadap bawahannya. Terbukti saat lebih banyak pejabat Plt apabila dibandingkan dengan bupati sebelumnya yang juga ada tetapi beberapa dinas saja,” imbuh politisi asal Genteng tersebut.
