Blitar Kota, seblang.com – Ketua DPRD kota Blitar Syahrul Alim memaparkan dari sekian banyak rekomendasi yang perlu dikupas, hal utama yang perlu diperhatikan salah satunya yakni BPR Artha Praja yang sekarang jadi Bank Kota Blitar, tentu harus ada pembenahan yang signifikan karena dirasa sampai saat ini belum ada manfaatnya untuk masyarakat kota Blitar.
“Padahal kita sudah menggelontorkan dana untuk BPR Artha Praja waktu itu targetnya Rp 15 miliar yang intinya setiap tahun Rp 1,5 miliar selama 10 tahun itu sudah berjalan kurang lebih dengan nilai Rp 7,5 miliar namun kinerjanya belum nampak, untuk itu kami harapkan Walikota segera membenahi kondisi BPR itu”, ungkapnya.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim saat ditemui seblang.com . Harapan usai memimpin rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD kota Blitar Terhadap LKPJ Walikota Blitar tahun 2022 yang dihadiri Walikota Blitar, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, OPD terkait dan seluruh Anggota DPRD kota Blitar, digelar di gedung Graha Paripurna Kota Blitar, Selasa (21/03/2023).
Syahrul Alim juga mengatakan baru saja mendapatkan penghargaan tentang infrastruktur jalan dari Kemeterian PUPR, namun saat ini masih ada jalan-jalan di Kota Blitar yang kondisinya masih rusak. Salah satu contoh di timurnya Kecamatan Sukorejo Lk.Turi dan Jl.Widuri mulai rusak lagi karena memang dijalur itu yang melewati truk-truk dan angkutan bermuatan berat.
“Kami harapkan itu segera diperbaiki minimal perawatan ini sudah mau hari raya, dari penghargaan itu kita akan mendapatkan infonya dana sekitarRp 10 Miliar untuk perbaikan jalan kita berharap itu yang harus diperbaiki,” katanya.
“Dengan semangat bahwa kita sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian PUPR, titik-titik jalan yang rusak tadi untuk sesegera mungkin diperbaiki,” tegasnya lagi.
Dan untuk status aset Pemerintah Kota Blitar, Syahrul membeberkan masih perlu dipertegas itu memang kondisi aset masih banyak yang belum tersertifikasi tapi untuk progress sudah lumayan di Tahun 2022 sudah menyertifikatkan sekitar 600 titik, baik itu jalan maupun tanah-tanah yang belum tersertifikasi.
“Mumpung ada PTSL dari program Pak Jokowi untuk sertifikasi agar lebih ditingkatkan dan Pemerintah Kota Blitar bisa segera menyelesaikan aset-aset yang belum tersertifikasi”, pungkasnya. (adv/dwn/dip)
