Banyuwangi, seblang.com – Mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, A.KS., M.AP, menghadiri Musyawarah Kerja Daerah (Muskerda) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Banyuwangi, Sabtu (11/02/2023).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Waterpark Cluring, Banyuwangi ini juga dihadiri Ir. Budi Sarwoto, MM Kepala Dinas DPMD Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Adhy Karyono menyampaikan jika Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terluas di Indonesia. Luas wilayahnya lebih dari 47 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa. Jumlah desanya mencapai 7.721 desa/kelurahan.
Menurutnya, hal ini merupakan tantangan yang cukup besar bagi semua. Proses pembangunan fisik maupun non fisik harus merata, karena pembangunan keduanya merupakan modal dasar bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
Sejak lahirnya UU Desa, Nomor 6 Tahun 2014, kedudukan perangkat desa semakin jelas dan kuat di mata hukum. Perangkat desa merupakan orang – orang pilihan, karena diangkat berdasarkan syarat dan kreteria tertentu sesuai aturan yang ada. Perangkat desa memiliki peran penting dalam membantu kepala desa untuk mewujudkan kerja – kerja pembangunan desa.
Bedasarkan keputusan Menteri Desa – PDTT RI Nomor 80 Tahun 2022 Tanggal 11 Juli Tahun 2022 status indeks komposit dari indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, Jawa Timur meraih prestasi dengan jumlah desa mandiri tertinggi se – Indonesia sebanyak 1.490 desa atau 23,88 persen dari total 6.238 desa.
Diikuti Provinsi Jawa Barat urutan kedua 1.130 desa, dan urutan ke 3 adalah Kalimantan Barat sebanyak 586 desa. Ini artinya kebijakan pembangunan di Jawa Timur yang berbasis perdesaan telah dilaksanakan sesuai jalurnya.
Saat ini di Jawa Timur, kata dia, terdapat desa mandiri sebanyak 1.490, desa maju 3.906, desa berkembang tersisa 2.326 desa. Sudah tidak ada lagi desa tertinggal, maupun sangat tertinggal.
Masih dengan prestasi, lanjut dia, sesuai data olah BPS Tanggal 5 Juli 2022, Provinsi Jawa Timur juga sukses menurunkan angka kemiskinan tertinggi nasional sebesar 391.400 jiwa, 28,3 persen dari total penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 1.381.610 jiwa.
Prestasi ini bisa didapat tak lain dan tak bukan berkat kerja keras pemerintah desa khususnya perangkat desa. Atas komitmennya dalam melayani masyarakat dengan baik dan konsistennya dalam melaksanakan pembangunan secara maksimal.
Dalam rangka menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Permendesa – PDTT Nomor 27 Tahun 2021, dan Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyalurkan dana bantuan keuangan khusus kepada 30 kabupaten atau kota, baru sebesar Rp. 26,5 miliar rupiah.
Dana ini diperuntukkan sebagai honoranium bagi aparatur pemerintah desa dalam rapat pembahasan penggunaan Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan nabati dan hewani di desa seluruh Jawa Timur. Sebanyak 96.840 aparatur yang dianggarkan untuk mendapatkan honoranium. Kegiatan ini untuk memperoleh data penggunaan DD untuk ketahanan pangan desa.
“Selamat melaksanakan Muskerda PPDI Jatim Tahun 2023, semoga berjalan lancar dan bermanfaat bagi pembangunan desa – desa di Jawa Timur,” pungkasnya.
