Banyuwangi , seblang.com – Jumlah kursi kosong jabatan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipastikan akan bertambah seiring dengan banyaknya pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Banyuwangi tahun ini memasuki purna tugas atau pensiun.
Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP )Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, mengungkapkan pada tahun ini lumayan banyak pejabat Banyuwangi yang memasuki pensiun atau purna tugas tetapi jumlah persisnya perlu dicek di kantor.
“Dalam bulan Februari 2023 Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan yang juga menjabat Plt Sekretaris Dewan DPRD Banyuwangi dan Plt Kepala Dinas Pertanian memasuki purna tugas. Bulan Maret Camat Blimbungsari juga pensiun,” jelas Gus Ilzam di kantor Pemkab Banyuwangi pada Selasa (24/01/2023).
Selanjutnya bulan Mei dan dalam beberapa bulan mendatang ada Camat dan pimpinan SKPD di Banyuwangi yang juga memasuki purna tugas, imbuhnya.
Meskipun banyak pejabat yang pensiun, namun Gus Ilzam memastikan sistem kerja tetap berjalan sebagaimana biasa karena dari masing-masing SKPD ada Pelaksana Tugas (Plt) sebelum ada pejabat defnitif yang diusulkan kepada Bupati Banyuwangi untuk beberapa jabatan yang kosong.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi sudah mengusulkan untuk mengadakan open bidding untuk mengisi beberapa jabatan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Menurut H Mujiono Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banyuwangi, secara bertahap pihaknya mengajukan beberapa SKPD ada sekitar 4-5 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI.
”Untuk mendapatkan rekomendasi lelang jabatan (open bidding) dan assesmen. Selanjutnya juga mengadakan uji kompetensi terhadap pejabat yang ada khususnya untuk eselon dua,” jelasnya.
Sedangkan untuk eselon tiga, lanjut H Muji tergantung evaluasi atas kinerja mereka dan program open bidding akan dilaksanakan secepatnya untuk mengisi jabatan beberapa SKPD yang saat belum ada pejabat definitifnya.
H Muji menambahkan, tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) akan melakukan kajian bersama sejauhmana urgensinya beberapa SKPD yang perlu secepatnya diangkat pejabat definitif.//////
