“Kita berharap bahwa ada proses legalitas, kemudian ada proses dan dampak sosial ekonomi yang juga timbul termasuk dengan aspek penegakan hukum yang juga berkorelasi dengan ini,” ungkapnya Kapolda Jatim.
Kapolda Jatim juga berharap dari tiga isu yang berkaitan dengan satu topik ini bisa terpecahkan, pada kegiatan tersebut.
“Ini juga menjadi suatu perencanaan yang lebih baik lagi dalam penanganan kasus galian C ini sendiri, kita tau dari proses masalah legalitas perijinan kemudian dampak masalah sosial ekonomi juga yang timbul termasuk pajak yang memang dihasilkan juga berkontribusi untuk pembangunan di Jawa Timur dan aspek penegakan hukumnya,” tambahnya.
Dari pihak kepolisian, lanjut Kapolda Jatim pihaknya juga sudah menyampaikan melalui pemateri, terkait masalah penegakan hukum.
“Jadi konsistensi kita dalam para penegakan hukum walaupun tadi juga ada pertanyaan yang mempertanyakan hal ini,” pungkas Kapolda Jatim Irjen Pol Toni Harmanto usai membuka kegiatan FGD. (*)
