Banyuwangi, seblang.com – Persoalan antara moda transportasi online dengan angkutan konvensional di sebagian wilayah Banyuwangi sampai saat ini masih belum ada solusi dari pemerintah khususnya dari Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi.
Menurut Yudha Okta Mahendra Koordinator Ojol Gorilas ( Go-Jek Rider Lare Osing) Banyuwangi, kasus terbaru dalam awal tahun terjadi dugaan intimidasi terhadap penumpang yang dipaksa turun karena naik mobil online di wilayah Ketapang Kecamatan Kalipuro Banyuwangi pada Minggu (1/1/2023).
“Ke depan bagaimana ojek online bisa aman dan nyaman pada saat menjemput penumpang di wilayah Ketapang. Wisatawan juga merasa nyaman karena hal ini berpengaruh terhadap perkembangan pariwisata Banyuwangi,” jelas Yudha di sekitar Simpang Lima Banyuwangi pada Senin (02/01/2023).
Menurut dia apabila wisatawan baik lokal maupun manca negara diintimidasi, dihadang dan dipaksa turun oleh pengemudi angkutan konvensional bisa mengakibatkan trauma bagi wisatawan dan citra Banyuwangi menjadi jelek.
“Konsumen berhak memilih transportasi yang aman dan nyaman pada saat mereka berlibur di Banyuwangi. Apabila penumpang memilih menggunakan transportasi online tentunya mereka merasa lebih nyaman dan kondisi yang ada saat ini tentunya mengikuti perkembangan zaman,” imbuh Yudha.
Pria yang menekuni profesi ojol sejak tahun 2017 menuturkan pada dasarnya tidak ada larangan dari PT KAI maupun dari pihak ASDP Ketapang bagi transportasi online untuk mengambil penumpang di kawasan tersebut. Kenyataan di lapangan para pelaku angkutan konvensional sering mempermasalahkan.
Lebih lanjut dia menuturkan beberapa waktu pihaknya sudah mencoba menghubungi Dinas Perhubungan maupun Pemkab Banyuwangi dan sudah ada pertemuan. Namun kesepakatan yang dibuat sifatnya dinilai sepihak.
“Penumpang boleh dijemput oleh transportasi online di selatan batasnya di Farly. Sedangkan batas penjemputan penumpang di utara Mako TNI AL. Kesepakatan itu dibuat tanpa sepengetahuan teman-teman online,” tambah Yudha.
Di dalam Berita Acara tiba-tiba muncul ojek online menyetujui, padahal tanda tangan yang dilakukan sebatas untuk berita acara bukan kesepakatan untuk titik jemput.
“Kesepakatan itu sudah disampaikan kepada pelaku transportasi konvensional dan nyatanya di lapangan masih ada gesekan. Pihak Dishub Banyuwangi terkesan tidak mau tahu,” pungkas Yudha.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banyuwangi Pujo Hartanto ketika dikonfirmasi menyatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait wilayah mungkin itu otoritas pelabuhan dan PT KAI.
“Terkait solusi akan kami usulkan ada tempat khusus bagi transportasi online baik di pelabuhan, stasiun maupun bandara seperti kota-kota besar,” jelas Pujo./////
