Untuk itu Hamim meminta pemerintahan daerah agar ada kejelasan karena ini juga membutuhkan langkah antisipasi bagaimana pola pengawasan di lapangan.”Karena tidak menutup kemungkunan penggunaan fasilitas negara untuk kampanye oleh salahsatu calon dan sebagainya. Ini mari kita jaga bersama,” imbuhnya.
Secara umum Hamim mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai politisasi SARA, kampanye hitam (Black Campaign) dan berita hoak. Karena berpotensiakan memecah belah bangsa.
Sementara Syaifudin Mahmud, Ketua PWI Banyuwangi yang menjadi nara sumber dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka pemilu tahun 2024 menyatakan pelaksanaan pemilu bisa berjalan dengan aman tertib dan kondusif apabila semua elemen melaksanakan kode etik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
Wartawan media cetak, online, TV maupun radio melaksanakan tugas sesuai dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. “ Wartawan menjalankan tugas sebagai kontrol sosial, edukasi, entertain dan fungsi ekonomi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) medianya maupun organisasi profesi yang menaungi,” jelas Aif panggilan akrab Ketua PWI Banyuwangi tersebut.
Hadir dalam acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dalam rangka pemilu tahun 2024 selain Ketua Bawaslu dan Ketua PWI Banyuwangi, terlihat Adrian Yansen Pale alias Ansel salah seorang anggota Bawaslu Banyuwangi, puluhan wartawan anggota PWI, IJTI dan AJI serta staf Bawaslu Banyuwangi.////
