Banyuwangi, seblang.com – Pemerintah kabupaten Banyuwangi di masa mendatang tidak membutuhkan lagi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) tetapi akan mengoptimalkan penanganan sampah oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ada di desa-desa untuk menangani dan mengelola sampah.
Menurut Dwi Handayani, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi pihaknya berupaya mengupayakan pendanaan dari Non-Government Organization (NGO) dan tidak mengandalkan dana APBD Kabupaten Banyuwangi.
“Saat ini sudah ada NGO dari Norwegia yang membantu 14 desa untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di desa itu,” jelas Yani panggilan akrab Sekretaris DLH itu di gedung DPRD Banyuwangi.
Dia menuturkan secara bertahap pihaknya akan melakukan program pengelolaan sampah seperti yang dilakukan dibeberapa desa tersebut.
Beberapa waktu lalu pihaknya sudah mengundang 19 desa yang sudah mendapatkan bantuan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) untuk merevitalisasi dan mengaktifkan kembali TPST nya.”Kemarin kami menjaring apa kendala yang dihadapi. Sebagian mengalami kesulitan pendanaan untuk operasional TPST yang ada,” ujar Yani.
Kendala tersebut, lanjut dia sudah disampaikan kepada para anggota DPRD Banyuwangi agar mereka bisa membantu dana melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD /ADD).
Kemudian untuk wilayah kelurahan akan diperlakukan sama, seperti yang dilakukan di Kelurahan Penganjuran yang ada Bank Sampah dan sudah ada program pemilahan sampah. Dimana sampah organik dijadikan budidaya maggot, tambahnya.
Yani menambahkan untuk Pasar Rogojampi nantinya akan dibuat demplot dan akan mendapatkan pinjaman alat dari pengusaha magot yang ada di Kecamatan Singojuruh.
“Sampahnya akan dicacah dan supaya tidak bau ada tambahan serbuk gergaji. Kemudian akan dipres dan dijadikan media maggot serta tetap dibeli dengan harga Rp. 500,/kilogram, meskipun alatnya berupa pinjaman. Program tersebut akan menjadi percontohan pengolahan sampah di pasar,” pungkasnya.////
