Situbondo, seblang.com – Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (LBH GKSBASRA) menganggap Kapolres Situbondo lamban dalam menangani pengaduan dan pelaporan yang disampaikan LBH GKSBASRA tentang persoalan tambang liar dan penipuan serta penggelapan sebagaimana pasal 378 dan 372 KUHP dengan LP-B/264/lV/RES.1.11/2021/UM.
Maka, LBH GKSBASRA bersama Pendiri HRM Khalilur R Syahlawy siap untuk melakukan aksi demo serta audensi dengan Kapolres Situbondo.
“Kami akan melaksanakan audiensi dan aksi demo selama satu bulan, dengan ribuan massa yang akan dimulai pada 17 Oktober 2022 di depan Polres Situbondo. Hal ini terpaksa kami lakukan karena Polres Situbondo lambat menangani laporan yang diajukan LBH GKSBASRA,” jelas Pendiri LBH GKSBASRA HRM Khalilur R Syahlawy, Rabu (28/09/2022).
Lebih lanjut, Haji Lilur, panggilan akrab HRM Khalilur R Syahlawy mengatakan, hal ini dilakukan agar masyarakat Situbondo juga tahu bahwa proses hukum di Kabupaten Situbondo tidak boleh tebang pilih dan harus mengacu atau sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.
“Pada Hari Senin, 17/10/2022, kami akan memulainya aksi demo damai selama satu bulan dengan ribuan massa. Surat pemberitahuan sudah kami layangkan dan sudah diterima oleh Wawan, Satintelkam Polres Situbondo pada tanggal 27/9/2022,” jelas Haji Lilur.
Dalam aksi demo nanti, sambung Haji Lilur, pihaknya bersama LBH GKSBASRA serta ribuan massa akan menyuarakan aspirasi di depan Polres Situbondo terkait kejelasan hukum yang dilaporkan LBH GKSBASRA ke Polres Situbondo yang hingga saat ini belum ada kejelasannya. “Tujuan kami agar proses hukum di Kabupaten Situbondo tidak tebang pilih dan tidak lamban dalam menangani perkara,” ucapanya.
Taufik SH, selaku Direktur LBH GKSBASRA juga menyampaikan jika LBH GKSBASRA akan menyiapkan seribu massa untuk melakukan aksi demo guna untuk mendukung tatanan hukum yang ada di Indonesia termasuk di Situbondo.
“Aksi nantinya yang kami akan lakukan pada tanggal 17 Oktober 2022, dan kami akan menyiapkan seribu masa untuk aksi ini. Karena kami sudah menunggu lama terkait apa yang sudah kami laporkan kepada Polres Situbondo yang saya anggap belum ada tindakan nyata. Sebelum tanggal 17 Oktober belum ada tindakan nyata terhadap laporan kami yang sudah masuk tahap Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) maka kami akan bergerak melakukan gelar aksi demonstrasi”, sergahnya.
Lebih lanjut Taufik menyampaikan, Surat pemberitahuan aksi demo sudah kami layangkan kepada polres Situbondo pada tanggal 27 September 2022, yang sudah ditandatangani oleh pembina kami yaitu H. Khalilurahman dan sudah diterima oleh Satuan Intelkam Polres Situbondo. /////
